Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui ketegasan aparat dan kepatuhan terhadap prosedur. Hukum juga harus menjamin perlakuan yang setara, melindungi martabat manusia, serta memastikan keadilan tidak bergantung pada kekuasaan maupun sorotan publik.
P
esan tersebut disampaikan Anggota Komisi Hukum DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam refleksi memperingati Hari Pahlawan 2026, Rabu (11/11/2026). Ia mengingatkan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan melalui penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Habib Aboe, Hari Pahlawan tidak seharusnya berhenti pada seremoni, penghormatan simbolis, atau mengenang pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Nilai kepahlawanan justru harus diwujudkan dalam keberanian memperjuangkan kebenaran dan komitmen melindungi hak setiap warga negara.
Ia menilai, salah satu tantangan serius penegakan hukum saat ini adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Persepsi mengenai adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat kecil dan kelompok yang memiliki kekuasaan menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.
Fenomena ungkapan no viral, no justice juga mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harapan agar setiap perkara mendapatkan penanganan yang adil tanpa harus terlebih dahulu menjadi perhatian luas di media sosial.
Habib Aboe mengingatkan bahwa keadilan semestinya tidak ditentukan oleh viral atau tidaknya suatu kasus. Penanganan perkara harus berjalan berdasarkan hukum, alat bukti, dan prinsip keadilan, bukan tekanan opini publik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga menekankan bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan amanah besar. Polisi, jaksa, hakim, dan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang dapat menentukan kebebasan, kehormatan, bahkan masa depan seseorang.
Karena itu, ketegasan aparat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral. Keberanian menindak pelanggaran tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Tiga Prinsip Penegakan Hukum
Dalam refleksinya, Habib Aboe menggarisbawahi tiga prinsip yang harus menjadi fondasi penegakan hukum di Indonesia.
Pertama, hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia. Setiap orang, termasuk mereka yang berstatus tersangka maupun terdakwa, tetap memiliki hak yang wajib dilindungi. Asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap bantuan hukum harus diterapkan secara konsisten.
Kedua, penegakan hukum perlu memberikan ruang bagi pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.
Namun, pendekatan tersebut tidak boleh dijadikan celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kepentingan korban harus tetap menjadi perhatian utama, sementara setiap proses penyelesaian wajib berlangsung secara sukarela dan bebas dari tekanan.
Ketiga, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diwujudkan secara nyata. Tidak boleh ada standar penegakan hukum yang berbeda hanya karena seseorang memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan, atau jaringan tertentu.
Habib Aboe juga mengingatkan pentingnya pemikiran hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan prosedur administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.
Dalam pandangan tersebut, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal. Setiap proses hukum harus mempertimbangkan fakta, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Tanggung Jawab Membangun Kepercayaan Publik
Lebih jauh, Habib Aboe menilai tanggung jawab memperbaiki sistem hukum bukan hanya berada di tangan aparat penegak hukum. Pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun budaya hukum yang sehat.
Masyarakat, kata dia, perlu memiliki keberanian menyampaikan kritik sekaligus mengawasi jalannya penegakan hukum. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, keteladanan dalam penegakan hukum tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Menolak suap, bekerja berdasarkan bukti, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, serta berani mengambil keputusan secara independen merupakan bentuk pengabdian yang memiliki arti penting.
Semangat Hari Pahlawan, menurut Habib Aboe, harus diteruskan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa kini juga berarti memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh rakyat.
Ia menegaskan, hukum yang memiliki nurani bukan berarti hukum yang lemah. Penegakan hukum harus tetap tegas terhadap kejahatan, termasuk korupsi. Namun, ketegasan tersebut harus berlandaskan keadilan dan tidak boleh berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan, slogan, atau janji reformasi. Kepercayaan harus diperoleh melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, serta kesediaan institusi hukum mengakui dan memperbaiki setiap kekeliruan.
Refleksi Habib Aboe pada Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan Indonesia yang adil dan beradab belum selesai. Menghormati jasa para pahlawan bukan sekadar mengenang pengorbanan mereka, melainkan memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.