Proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus tetap berjalan selama belum ada pengunduran diri secara resmi. Pernyataan mengenai niat mundur dinilai tidak cukup untuk menghentikan mekanisme konstitusional yang sedang ditempuh parlemen.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, proses politik dan ketatanegaraan harus berjalan sesuai aturan, bukan bergantung pada pernyataan atau keputusan yang belum memiliki kepastian hukum.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya.
Dia menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden merupakan keputusan pribadi yang harus ditempuh melalui prosedur resmi. Sementara itu, HMP merupakan urusan kelembagaan negara yang pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan konstitusi.
Indrajaya meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun pribadi. Menurut dia, situasi politik yang serius membutuhkan sikap kenegarawanan dan keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan serta stabilitas pemerintahan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Indrajaya juga mengingatkan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
Menurut Indrajaya, polemik persyaratan pencalonan Gibran perlu segera mendapatkan penyelesaian yang jelas dan konstitusional. Kepastian tersebut diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi ketidakpastian politik dan ketatanegaraan.
Dia menilai seluruh mekanisme yang tersedia harus dihormati, baik melalui proses HMP yang ditempuh DPR maupun pengunduran diri secara sukarela sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo mengatakan Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru di tengah polemik persyaratan pencalonan Gibran dan bergulirnya wacana penggunaan mekanisme konstitusional di DPR.
Namun, selama belum ada pengunduran diri yang ditempuh secara resmi, Indrajaya menegaskan proses HMP tetap harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.