BerandaPeristiwaInsiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Published on

spot_img

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa keselamatan infrastruktur publik tidak hanya bergantung pada usia bangunan, tetapi juga pada pengawasan operasional kendaraan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Desakan untuk melakukan audit dan revitalisasi JPO di seluruh Jakarta menjadi langkah penting guna mengidentifikasi kerentanan konstruksi, mencegah kecelakaan serupa, serta memastikan fasilitas publik tetap aman, andal, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, M.Si., menilai peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai kecelakaan biasa, melainkan momentum untuk mengevaluasi kondisi seluruh JPO yang ada di Ibu Kota.

Menurut Nabilah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap JPO, terutama yang telah berusia tua atau menunjukkan penurunan kualitas konstruksi.

Ia mengingatkan bahwa fungsi JPO bukan sekadar pelengkap infrastruktur jalan, tetapi merupakan fasilitas keselamatan yang setiap hari digunakan ribuan pejalan kaki.

“Insiden ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Jangan menunggu ada korban jiwa baru dilakukan evaluasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” ujar Nabilah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Politisi muda PKS juga meminta Dinas Bina Marga menyusun peta prioritas revitalisasi JPO berdasarkan tingkat kelayakan dan tingkat risiko, sehingga perbaikan tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi insiden.

Selain mengevaluasi kondisi fisik JPO, Nabilah menilai pengawasan terhadap kendaraan bermuatan dan berdimensi besar juga perlu diperketat.

Menurutnya, koordinasi antara instansi terkait harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Karena itu, standar keselamatan infrastrukturnya juga harus meningkat. JPO yang sudah tidak layak harus segera direvitalisasi, bukan hanya diperbaiki sementara. Infrastruktur yang aman adalah bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Nabilah berharap insiden di Tendean menjadi titik balik bagi Pemprov DKI untuk mempercepat evaluasi dan revitalisasi JPO di seluruh Jakarta, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas publik dengan rasa aman dan nyaman.

Berdasarkan keterangan di lokasi, diketahui kejadian tersebut terjadi pada Selasa (14/7/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Truk itu diketahui mengangkut alat berat dari kawasan Summarecon Bogor menuju Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan.

Diketahui penyebabnya lantaran sopir truk asyik bermain ponsel dan tidak mempertimbangkan maksimal ketinggian muatan.

Akibat insiden tersebut, struktur JPO mengalami kerusakan berat. Beruntung dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

Soal Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI, Nasir Djamil: Langkah Tepat Redam Spekulasi

Di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak...

More like this

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...