Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain memperbaiki tata kelola, evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan program unggulan nasional tersebut tetap berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelaksanaan program harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, dengan memastikan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Charles menegaskan, MBG merupakan program strategis pemerintah yang sejak awal dirancang untuk menekan angka malnutrisi dan gizi buruk pada anak. Karena itu, pelaksanaannya harus diprioritaskan bagi wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar mengejar perluasan cakupan tanpa perencanaan yang matang.
“Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya,” kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul selama implementasi MBG menjadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Salah satu yang disorot adalah penentuan lokasi atau titik pelaksanaan program yang dinilai pada periode sebelumnya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Charles mengkritik mekanisme penentuan titik tersebut karena dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan. Bahkan, ia menyebut telah muncul dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan program yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola. Ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu. Asal-asalan. Maka dari itu ada kecurigaan bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Charles, pemerintah juga perlu menyusun cakupan penerima manfaat secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, program MBG diyakini dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan sasaran utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Di sisi lain, Charles mengingatkan pemerintah agar memberikan kepastian kepada para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan Program MBG. Ia menilai negara tidak boleh membiarkan para pelaku usaha maupun mitra pelaksana menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola program.
“Saya berkomitmen bahwa mitra MBG, tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini,” tegas Charles.
Ia berharap hasil evaluasi dapat menghasilkan tata kelola Program MBG yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak Indonesia yang membutuhkan, sekaligus menjaga kepercayaan para mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program nasional tersebut. ***