Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana. Prabowo tegaskan tidak toleransi korupsi program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara secara gamblang mengenai alasan di balik keputusan besar mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Tidak hanya Dadan, orang nomor satu di Indonesia ini juga mendepak dua Wakil Kepala BGN sekaligus, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Prabowo menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan merupakan faktor paling utama yang menentukan hidup dan matinya keberhasilan suatu organisasi, termasuk lembaga krusial seperti BGN.
“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” ujar Presiden Prabowo dengan nada bicara berapi-api di hadapan ribuan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mitra program, Rabu (3/6/2026).
Kepala Negara menyatakan komitmen mutlaknya untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk penyalahgunaan amanah maupun penyimpangan anggaran dalam pengelolaan program-program strategis pemerintah. Negara, lanjut Prabowo, tidak akan pernah ragu mengambil tindakan hukum yang sangat tegas kepada siapa saja yang berani bermain-main dengan hak rakyat.
Langkah pembersihan di tubuh BGN ini mencuat ke permukaan seiring dengan kejatuhan Dadan Hindayana, Sony, dan Lodewyk ke dalam pusaran sengketa program MBG. Kasus ini turut menguak memori publik atas skandal pengadaan komoditas motor listrik senilai Rp1 triliun yang sebelumnya diklaim oleh Dadan berada di bawah harga pasar, namun belakangan terbukti merupakan praktik mark-up anggaran yang merugikan keuangan negara.
Demi membentengi uang negara, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kapasitas lembaga pengawasan internal serta aparat penegak hukum guna memastikan program kerja pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas mantan Menteri Pertahanan itu.
Ingat Pesan Sang Ayah, Sumitro Djojohadikusumo
Prabowo tidak menampik bahwa keputusan mendepak sejumlah pejabat teras yang sebelumnya ia percayakan untuk menakhodai pelaksanaan program unggulan MBG ini merupakan sebuah langkah yang berat dan tidak mudah dilakukan. Kendati demikian, dalam situasi penuh dilema tersebut, ia mengaku selalu memegang teguh petuah bijak dari almarhum ayahnya yang juga merupakan ekonom legendaris Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.
“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” tutur Prabowo menirukan kembali pesan sakral sang ayah.
Berangkat dari prinsip itulah, aspek pemenuhan gizi anak-anak sekolah yang menjadi konsep dasar lahirnya program MBG—karena banyaknya potret anak sekolah di Indonesia yang tidak bisa makan pagi—tidak boleh dikorbankan oleh keserakahan birokrat.
Prabowo pun menginstruksikan kepada seluruh lulusan SPPI yang dididik secara khusus untuk mengelola dapur-dapur MBG di seantero negeri agar senantiasa mengedepankan integritas, nilai pengabdian, dan cinta tanah air. Para personel lapangan ini diminta memperketat pengawasan dan menjauhi praktik kotor yang berpotensi meremukkan kepercayaan publik.
“Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir,” ancam Prabowo menutup arahannya.
Analisis: Sinyal Nol Toleransi dan Amputasi Anggaran “Siluman”
Keputusan berani Presiden Prabowo Subianto melakukan pembersihan total di level pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional membawa pesan politik dan ekonomi yang sangat kuat:
1. Perlindungan Total terhadap “Program Mahkota” Pemerintahan
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah flagship program atau program mahkota yang menjadi jualan politik utama Prabowo-Gibran sejak masa kampanye. Keberhasilan program ini taruhannya adalah reputasi langsung sang Presiden. Ketika program ini baru berjalan namun sudah digerogoti oleh isu penyimpangan internal (seperti skandal mark-up proyek motor listrik Rp1 triliun), Prabowo sadar betul jika ia tidak bergerak cepat mengamputasi pimpinannya, maka seluruh legitimasi program ini di mata rakyat akan hancur lebur. Tindakan tegas ini adalah sinyal bahwa tidak ada tempat berlindung bagi siapa pun—termasuk loyalis awal—jika berani merampok anggaran anak sekolah.
2. Berpegang pada Doktrin Sumitro: Rakyat di Atas Oligarki atau Kolega
Mengutip pesan sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo, bukan sekadar pelengkap pidato sentimental. Itu adalah taktik komunikasi politik Prabowo untuk menegaskan kepada publik dan partai-partai koalisi penyokongnya bahwa asas utilitarianisme (kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat banyak) adalah hukum tertinggi di atas kepentingan bagi-bagi jatah kursi pejabat. Pesan ini ditujukan untuk meredam potensi gejolak politik internal pasca-pencopotan massal pimpinan BGN.
3. Tantangan Pengawasan di Garis Depan (SPPI)
Menyerahkan tata kelola dapur MBG kepada elemen muda seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan langkah desentralisasi yang menarik. Namun, tantangan terbesarnya berada pada konsistensi pengawasan. Di lapangan, proyek logistik pangan berskala masif sangat rentan terhadap kebocoran lokal (mulai dari kongkalikong vendor bahan baku, penurunan kualitas gizi makanan, hingga manipulasi jumlah penerima manfaat). Peringatan keras Prabowo agar elemen lapangan “silakan minggir jika tidak jujur” harus diterjemahkan menjadi sistem audit digital yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi isi piring dan realisasi anggaran secara berkala. Source
