BerandaLegislatifMomentum Halal Bi Halal, KWP Diharapkan Semakin Bermanfaat untuk Masyrakat Luas

Momentum Halal Bi Halal, KWP Diharapkan Semakin Bermanfaat untuk Masyrakat Luas

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di tengah momentum Ramadan hingga pasca-Lebaran 2026, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) memperluas peran sosialnya dengan menyalurkan ribuan paket bantuan sekaligus memperkuat program peningkatan kapasitas wartawan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempererat solidaritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas jurnalis dan masyarakat luas.

Ketua KWP, Dr. Ariawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan sekitar 2.600 paket sembako sepanjang periode Ramadan hingga setelah Hari Raya Idulfitri. Bantuan tersebut tidak hanya menyasar anggota KWP, tetapi juga wartawan non-anggota, kelompok kerja (pokja) di daerah, masyarakat umum, hingga anak yatim.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Halal Bihalal Memperkuat Kebersamaan Wartawan dan Anggota Dewan” yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026), hasil kolaborasi KWP dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Acara tersebut turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, jajaran biro pemberitaan, serta perwakilan humas dan protokol DPD RI dan sektor perbankan.

“Sejak awal Ramadan, menjelang Lebaran, hingga pasca-Lebaran kami terus menyalurkan sembako. Bahkan sore ini anggota KWP kembali akan menerima bantuan dari Bank Mandiri, dan sebelumnya juga ada dukungan dari BNI,” kata Ariawan.

Selain program bantuan sosial, KWP juga mengembangkan inisiatif beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya wartawan. Salah satu program unggulan adalah kerja sama pendidikan jenjang magister (S2) dengan Universitas Paramadina yang dapat diakses oleh anggota KWP beserta keluarga inti mereka.
Menurut Ariawan, kerja sama tersebut dirancang berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

“Siapapun yang memimpin KWP nantinya, program ini tetap berjalan. Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan kampus lain seperti Al Azhar, serta mencari opsi beasiswa di Jakarta agar lebih mudah diakses,” ujarnya.

KWP juga tengah menjalankan program beasiswa melalui skema Program Indonesia Pintar (PIP) bekerja sama dengan Komisi X DPR RI, yang mulai direalisasikan tahun ini.

Di akhir pernyataannya, Ariawan mengajak para wartawan tidak hanya berperan sebagai peliput, tetapi juga sebagai penerima manfaat dari program-program yang dihadirkan. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama memimpin organisasi dalam satu tahun terakhir periode keduanya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...