Presiden Prabowo Subianto tegas membantah komitmen sumbangan Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP) Donald Trump. RI pilih kirim pasukan perdamaian ke Gaza.

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tegas terkait isu kewajiban iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun kepada lembaga tersebut.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Penegasan ini muncul merespons laporan media internasional yang menyebut adanya syarat kontribusi dana besar bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap organisasi perdamaian bentukan Trump tersebut.

Presiden menjelaskan bahwa absennya Indonesia dalam pertemuan para donor pendiri (founding donors) di Washington pada 19 Februari lalu merupakan bukti nyata bahwa Indonesia tidak terikat komitmen keuangan apa pun.

“Dalam pertemuan di Washington, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.

Menurut laporan Bloomberg, rancangan piagam BoP memang mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS dalam tahun pertama bagi anggota yang ingin menghapus batasan masa keanggotaan tiga tahun. Namun, Prabowo memastikan Indonesia tidak mengambil opsi tersebut.

Alih-alih menyetor dana segar dalam jumlah fantastis, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia, khususnya di Gaza, akan diwujudkan melalui pengiriman personel.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” kata Prabowo. Beliau menambahkan bahwa fokus utama Indonesia saat ini adalah menjaga keselamatan warga Gaza di lapangan.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang kontribusi di masa depan apabila gencatan senjata berhasil dan proses pembangunan kembali Gaza dimulai. Indonesia telah memiliki rekam jejak kuat melalui Baznas, pembangunan rumah sakit, dan berbagai bantuan kemanusiaan lainnya di Palestina.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Namun, tidak ada komitmen membayar iuran sebagai anggota BoP. Tidak ada komitmen sama sekali,” pungkas Kepala Negara.

Sumber: ANTARA News