Sebuah waste station yang mulai beroperasi di Balai Kota Jakarta, dipandang sebagai langkah awal yang menjanjikan dalam upaya mengubah cara ibu kota mengelola sampah.
Namun, bagi Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, keberhasilan inisiatif itu akan bergantung pada satu hal, yaitu apakah pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersedia menerapkannya secara konsisten di seluruh birokrasi.
Menurut Nabilah, pemerintah tidak cukup hanya mengampanyekan pemilahan sampah kepada masyarakat. Aparatur negara, kata dia, harus lebih dahulu memperlihatkan praktik tersebut dalam aktivitas sehari-hari sehingga kebijakan itu tidak berhenti sebagai simbol, melainkan menjadi budaya kerja.
“Pemerintah tidak bisa hanya mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi juga harus memberi contoh melalui budaya kerja di kantor pemerintahan,” kata Nabilah, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pernyataan itu muncul ketika Pemprov DKI Jakarta mulai memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengoperasian waste station di kompleks Balai Kota. Program tersebut merupakan bagian dari dorongan untuk meningkatkan kesadaran pemilahan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.
Namun, Nabilah menilai keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari satu lokasi percontohan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan standar pemilahan sampah yang seragam sehingga praktik tersebut menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat hampir selalu diawali oleh keteladanan institusi publik. Karena itu, konsistensi pemerintah menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah.
“Kalau ingin mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus lebih dulu konsisten,” ujarnya.
Selain mendorong perluasan program, Nabilah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyusun sistem evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Pengawasan tersebut, menurut dia, diperlukan agar implementasi pemilahan sampah tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur.
Ia juga mengusulkan adanya indikator keberhasilan yang jelas, seperti tingkat kepatuhan aparatur dalam memilah sampah dan besarnya pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Data tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program pada masa mendatang.
Bagi Nabilah, keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur atau teknologi, tetapi juga oleh konsistensi birokrasi dalam menjalankan kebijakan yang telah dicanangkan.
“Pemerintah harus menjadi role model agar pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru di Jakarta,” katanya.