JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menjadi aset yang tak ternilai harganya, namun hal itu bisa tergerus dalam sekejap akibat tindakan segelintir oknum yang melanggar aturan. Menyusul peristiwa hukum yang melibatkan aparat di Amuntai, Kalimantan Selatan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah tegas dengan meminta aparat penegak hukum memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola internal. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik yang berpotensi terganggu akibat insiden tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/3/2026). Pernyataan ini muncul setelah kunjungan kerja reses Komisi III yang bertemu dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Rosyanto Yudha Hermawan, untuk membahas situasi penegakan hukum di wilayah tersebut.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini menegaskan bahwa institusi penegak hukum tidak boleh membiarkan tindakan oknum merusak citra lembaga yang telah dibangun dengan susah payah. “Jangan sampai satu kasus merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Institusi harus tetap kuat dan profesional,” ujar Habib Aboe, sapaan akrabnya.

Menurut dia, peristiwa di Amuntai beberapa waktu lalu harus menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh elemen penegak hukum, bukan justru menjadi alasan untuk melemahkan institusi.

“Perhatian publik terhadap penegakan hukum di Kalimantan Selatan harus dimaknai sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan. Momentum ini seharusnya digunakan untuk memperkuat sistem, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Habib Aboe juga menekankan bahwa kunjungan Komisi III ke Kalimantan Selatan tidak semata-mata untuk melakukan evaluasi atau mencari kesalahan aparat di daerah. “Pengawasan Komisi III bukan untuk mencari kesalahan. Kami datang untuk membantu memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga integritas,” ujar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.

Selain itu, Komisi III juga ingin memastikan sistem penegakan hukum berjalan dengan baik serta memberikan dukungan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ke depannya, Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi di daerah tersebut dan mendorong penguatan tata kelola internal agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. ***