BerandaUncategorizedKonvoi Bantuan Banjir Aceh Utara Kibarkan Bendera GAM, DPR Imbau Semua Pihak...

Konvoi Bantuan Banjir Aceh Utara Kibarkan Bendera GAM, DPR Imbau Semua Pihak Menahan Diri

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Upaya penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Aceh Utara sempat diwarnai ketegangan setelah sekelompok warga yang melakukan konvoi bantuan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Insiden tersebut memicu kericuhan singkat dan mendorong parlemen mengingatkan pentingnya menjaga fokus pada penanganan bencana.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta masyarakat maupun aparat keamanan menahan diri dan mengedepankan pendekatan humanis agar proses evakuasi serta distribusi bantuan tidak terganggu oleh gesekan di lapangan.

“Saya mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang. Aspirasi sebaiknya disampaikan secara damai dan sesuai aturan, sementara aparat perlu bertindak profesional dan humanis,” ujar Dave di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Banjir bandang melanda Aceh Utara sejak Rabu (24/12/2025) akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mencatat puluhan desa di sedikitnya empat kecamatan terendam banjir, dengan ketinggian air mencapai hampir dua meter di beberapa lokasi.

Akibat bencana tersebut, ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan rumah mengalami kerusakan berat, dan sedikitnya dua orang dilaporkan meninggal dunia. Proses evakuasi dan distribusi logistik sempat terhambat karena derasnya arus air serta kerusakan infrastruktur.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengerahkan tim ke lokasi serta menyalurkan bantuan logistik dan dana siap pakai senilai Rp10 miliar untuk mendukung evakuasi dan pemulihan awal.

Ketegangan terjadi pada Kamis (25/12/2025) saat ratusan warga menggelar konvoi bantuan dari Lhokseumawe menuju wilayah terdampak banjir. Dalam konvoi tersebut, sebagian peserta terlihat mengibarkan bendera GAM, simbol konflik bersenjata yang secara resmi berakhir melalui Perjanjian Helsinki pada 2005.

Aparat keamanan yang berupaya menghentikan konvoi terlibat bentrokan singkat dengan massa. Lemparan batu dan penggunaan gas air mata sempat terjadi sebelum situasi dapat dikendalikan. Tidak ada laporan resmi mengenai korban luka serius dalam peristiwa tersebut.

Dave menilai semangat solidaritas masyarakat dalam membantu korban banjir patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan simbol-simbol tertentu tidak mengaburkan tujuan utama kemanusiaan dan justru memicu ketegangan baru.

“Jangan sampai fokus penanganan bencana dan keselamatan warga tergeser oleh perbedaan ekspresi atau simbol,” kata politikus Partai Golkar itu.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar aspirasi dapat disalurkan melalui mekanisme yang sah tanpa memperkeruh situasi di tengah krisis.

“Penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama. Perbedaan pandangan sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi, bukan di tengah kondisi darurat,” ujar Dave.

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama untuk menjaga persatuan, kemanusiaan, serta kepercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah, khususnya saat masyarakat sedang menghadapi bencana. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

More like this

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...