JAKARTA, PARLE.CO.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Kedua lembaga menilai keberhasilan kebijakan nasional, termasuk di bidang ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan air, sangat bergantung pada transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “BPK berkomitmen memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kami juga berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik,” ujar Ketua BPK Isma Yatun saat menerima kunjungan Ketua MPR beserta jajaran di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Kolaborasi dua lembaga negara dorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan nasional
Isma menegaskan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga negara menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia juga mengapresiasi inisiatif MPR yang aktif membangun komunikasi kelembagaan. “Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami,” katanya. Pertemuan kedua lembaga ini disebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas fungsi agar pengawasan dan pelaksanaan program pemerintah berjalan seimbang dan saling mendukung.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai pemeriksaan BPK memiliki fungsi strategis dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efisien dan tepat sasaran. “Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu,” ujarnya. Muzani menambahkan, sinergi antara MPR dan BPK penting untuk memastikan kebijakan strategis pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat. “Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama,” katanya menutup pernyataan. (P-01)
