BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
INVESTIGATION
LAW · COURT EXAMINATION 30 APRIL 2026

PENUNDAAN SIDANG BANDING KERRY ADRIANTO MEMBUKA FASE KRITIS: SAKSI KUNCI AKAN MENGUJI ULANG KONSTRUKSI PERKARA

Pengadilan menunda proses banding untuk menghadirkan Irawan Prakoso—figur yang disebut memiliki pengetahuan langsung atas rantai keputusan dalam kasus ini. Langkah ini menggeser fokus dari sekadar prosedur banding menjadi pengujian ulang fakta inti.

STATUS SIDANG DITUNDA
SAKSI KUNCI IRAWAN PRAKOSO
SIGNIFIKANSI REASSESSMENT OF EVIDENCE
Sabtu, 2 Mei 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Prabowo Subianto beri taklimat kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan Bogor guna perkuat stabilitas nasional. HUKUM: Sidang banding Kerry Adrianto (Anak Riza Chalid) ditunda, saksi kunci Irawan Prakoso dijadwalkan hadir 7 Mei 2026. DIGITAL: Menkomdigi Meutya Hafid umumkan Roblox dan 7 platform besar resmi patuhi pembatasan usia PP Tunas. PARLEMEN: Rapat Paripurna DPRD DKI setujui usulan Suhud Alynudin (PKS) sebagai calon Ketua dewan baru gantikan Khoirudin. REKRUTMEN: Pemprov DKI buka lowongan Senior FullStack Programmer untuk Pusdatin DPRKP hingga batas waktu 2 Mei 2026. PRESIDEN: Prabowo Subianto beri taklimat kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan Bogor guna perkuat stabilitas nasional. HUKUM: Sidang banding Kerry Adrianto (Anak Riza Chalid) ditunda, saksi kunci Irawan Prakoso dijadwalkan hadir 7 Mei 2026.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    INVESTIGATION
    LAW · COURT EXAMINATION 30 APRIL 2026

    PENUNDAAN SIDANG BANDING KERRY ADRIANTO MEMBUKA FASE KRITIS: SAKSI KUNCI AKAN MENGUJI ULANG KONSTRUKSI PERKARA

    Pengadilan menunda proses banding untuk menghadirkan Irawan Prakoso—figur yang disebut memiliki pengetahuan langsung atas rantai keputusan dalam kasus ini. Langkah ini menggeser fokus dari sekadar prosedur banding menjadi pengujian ulang fakta inti.

    STATUS SIDANG DITUNDA
    SAKSI KUNCI IRAWAN PRAKOSO
    SIGNIFIKANSI REASSESSMENT OF EVIDENCE
    BerandaUncategorizedTitiek Soeharto Desak Menko Pangan dan Mentan Tindak Tegas Kasus Beras Oplosan

    Titiek Soeharto Desak Menko Pangan dan Mentan Tindak Tegas Kasus Beras Oplosan

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, mendesak Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk segera turun tangan dalam menangani kasus beras oplosan yang mencuat baru-baru ini. Ia menilai, keterlibatan pemerintah pusat, khususnya kementerian koordinator, sangat penting untuk memastikan penindakan berjalan tegas dan terkoordinasi.

    “Kan ada Menkonya ya, tolong itu Menkonya juga turun tangan. Jangan diam-diam saja. Supaya ini dikoordinasikan,” ujar Titiek kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Titiek juga meminta agar seluruh perusahaan yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras—baik berskala besar maupun kecil—diperiksa dan ditindak tegas. Menurutnya, tak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.

    “Kita nggak boleh pilih-pilih, itu perusahaan besar atau kecil. Harus ditindak kalau memang terbukti salah,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

    Ia menyoroti bahwa praktik kecurangan ini sangat merugikan masyarakat dan mengancam program swasembada pangan nasional yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program unggulan pemerintah itu dinilai dapat terganggu oleh ulah oknum pelaku penyalahgunaan distribusi beras.

    “Kita ini lagi semangat-semangatnya swasembada pangan, swasembada beras. Tapi malah ditemukan beras oplosan. Ini merugikan masyarakat,” katanya.

    Titiek menjelaskan bahwa modus oplosan yang dilakukan pelaku adalah mencampur beras kualitas rendah dengan beras bermutu baik lalu menjualnya sebagai beras premium. Ia meminta Kementerian Pertanian bergerak cepat membongkar dan menindak tegas sindikat di balik praktik tersebut.

    “Kami minta supaya Menteri Pertanian (Mentan), menindaklanjuti ini. Ini sudah merugikan rakyat,” ujarnya.

    Kasus beras oplosan kembali menjadi sorotan usai Kementerian Pertanian mengungkap praktik manipulasi mutu beras oleh sejumlah perusahaan. Desakan publik dan parlemen agar kasus ini diusut hingga tuntas pun semakin menguat. ***

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI