Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh oposisi termasuk Said Didu. Membahas kedaulatan negara, pemberantasan korupsi, hingga kebocoran anggaran Rp5.777 triliun.

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal berada di garis oposisi di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Pertemuan yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut membahas berbagai isu sensitif demi perbaikan bangsa ke depan.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung sangat dinamis mulai pukul 17.00 WIB hingga 20.45 WIB. Menurutnya, Presiden Prabowo mempresentasikan sendiri kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa.

“Bapak Presiden mempresentasikan sendiri terkait berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa. Diskusi sangat dinamis dan Presiden mendengarkan dengan baik banyak isu strategi dan sensitif,” ujar Said Didu melalui akun X miliknya, Minggu (1/2/2026).

Prioritas Pengembalian Kedaulatan dan Reformasi

Dalam pertemuan tersebut, Said Didu menyebutkan adanya kesepakatan mengenai agenda prioritas, yaitu pengembalian kedaulatan negara dan rakyat ke tangan yang tepat. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

• Pemberantasan Korupsi: Langkah tegas memutus rantai praktik rasuah.

• Pengembalian Sumber Daya Alam (SDA): Memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan oligarki.

• Reformasi Polri: Upaya perbaikan institusi kepolisian.

• Isu Internasional: Pembahasan mengenai misi perdamaian (BoP) di Gaza.

“Kami akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, SDA, dan kedaulatan wilayah yang telah direbut oleh oligarki bersama antek-anteknya,” tegas Said Didu.

Menhan Ungkap Kebocoran Anggaran Rp5.777 Triliun

Di sisi lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam sebuah acara di Bogor, Sabtu (31/1/2026), Sjafrie menekankan bahwa Presiden Prabowo mengajak pihak oposisi untuk melihat realitas bangsa secara jujur, terutama terkait kebocoran keuangan nasional.

Sjafrie mengungkap data mengejutkan mengenai penyaluran dana bank Himbara kepada korporasi yang mencapai angka fantastis.

“Saya menerima (laporan) kurang lebih Rp5.777 triliun (dari) bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN Rp300-an sekian triliun. Ke mana kebocoran itu?” ungkap Sjafrie.

Ia menegaskan bahwa Presiden ingin semua pihak bersinergi membenahi kebocoran, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oknum internal pemerintahan. “Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Keberpihakan kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” tutupnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari kelompok oposisi demi menjaga kedaulatan wilayah dan ekonomi nasional dari cengkeraman oligarki.

5 Kesepakatan Prabowo & Tokoh Oposisi di Kertanegara

1. Prioritas Kedaulatan Rakyat: Menjadikan pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan wilayah sebagai agenda utama pemerintah yang harus didukung bersama.

2. Lawan Cengkeraman Oligarki: Berkomitmen merebut kembali sumber daya alam (SDA) dan aset negara yang selama ini dikuasai oleh kelompok oligarki dan antek-anteknya.

3. Audit Kebocoran Anggaran: Menyoroti angka fantastis penyaluran dana bank Himbara ke korporasi (mencapai Rp5.777 triliun) guna mengidentifikasi titik kebocoran keuangan nasional.

4. Reformasi Institusi & Keamanan: Membahas isu sensitif secara terbuka, termasuk perlunya reformasi Polri serta posisi Indonesia dalam misi perdamaian dunia (Gaza).

5. Oposisi terhadap Penghambat Bangsa: Tokoh oposisi (seperti Said Didu) menyatakan tetap akan kritis, namun kini fokus beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda kedaulatan negara, bukan kepada Presiden secara personal selama agenda tersebut dijalankan. ***