spot_img
Minggu, 25 Januari 2026
More
    spot_img
    BerandaPresidenPrabowo Percepat Proyek Strategis: Dari Kampung Haji di Makkah hingga Hunian Bencana...

    Prabowo Percepat Proyek Strategis: Dari Kampung Haji di Makkah hingga Hunian Bencana Sumatera

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat agenda kerakyatan dan diplomasi internasional. Dalam pertemuan mendadak yang berlangsung hingga malam hari di Kertanegara, Presiden memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, guna membahas dua poin krusial: pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera.

    Rosan Roeslani Dipanggil ke Kertanegara untuk Laporkan Diplomasi Investasi dan Percepatan Hunian Warga Terdampak Bencana

    Pertemuan tersebut menegaskan arahan Presiden agar proyek Kampung Haji di Makkah segera merealisasikan bentuk fisiknya. Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan hasil diplomasi panjang dan strategi investasi untuk memberikan pelayanan terbaik serta hunian yang layak bagi jemaah haji asal Indonesia.

    Fokus Domestik: Hunian Bencana Sumatera Selain urusan internasional, Prabowo memberikan instruksi khusus terkait percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Presiden menekankan bahwa warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tidak boleh menunggu terlalu lama dalam ketidakpastian. Rosan melaporkan bahwa skema pembiayaan dan keterlibatan investasi dalam pembangunan hunian ini terus dioptimalkan agar pengerjaan di lapangan bisa berjalan lebih cepat dari jadwal semula.

    Diplomasi dan Investasi

    “Presiden ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya fokus pada industri besar, tetapi juga menyentuh aspek sosial seperti fasilitas haji dan pemulihan pascabencana,” ujar Rosan usai pertemuan. Pembangunan Kampung Haji sendiri diharapkan menjadi simbol kehadiran negara yang permanen di tanah suci, sekaligus menjadi aset investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi Indonesia.

    Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Rosan Roeslani, fokus percepatan pembangunan hunian pascabencana di Sumatera diarahkan pada wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan masif akibat bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2024-2025.

    Berikut adalah rincian lokasi spesifik yang menjadi prioritas utama:

    1. Sumatera Sumbar (Kawasan Terdampak Galodo/Banjir Bandang)

    Wilayah ini menjadi prioritas tertinggi karena skala kerusakan yang sangat luas.

    • Kabupaten Agam: Fokus pada relokasi warga di wilayah pemukiman yang berada di zona merah aliran lahar dingin Gunung Marapi.

    • Kabupaten Tanah Datar: Pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang “Galodo”.

    • Padang Panjang: Percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang terputus yang terintegrasi dengan kawasan hunian baru.

    2. Sumatera Utara (Kawasan Longsor dan Banjir)

    • Kabupaten Karo: Pembangunan hunian bagi pengungsi bencana tanah longsor.

    • Kabupaten Deli Serdang: Fokus pada hunian tahan bencana bagi warga yang terdampak banjir rob dan luapan sungai besar yang terjadi beberapa waktu lalu.

    3. Sumatera Selatan (Kawasan Banjir Bandang)

    • Kabupaten Lahat dan Muara Enim: Wilayah ini diprioritaskan untuk pembangunan hunian di lokasi yang lebih tinggi (relokasi) karena pola banjir tahunan yang kian memburuk akibat kerusakan lingkungan di hulu sungai.

    4. Bengkulu dan Jambi

    • Kabupaten Lebong (Bengkulu): Percepatan hunian bagi warga terdampak longsor di perbukitan.

    • Kerinci (Jambi): Hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat gempa darat dan banjir bandang.

    Skema Percepatan yang Diinstruksikan Prabowo:

    Untuk memastikan proyek ini tidak terbengkalai, Presiden Prabowo menekankan tiga poin kepada Rosan Roeslani dan kementerian terkait:

    1. Teknologi Risha: Penggunaan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) agar pembangunan fisik bisa selesai dalam hitungan bulan, bukan tahun.

    2. Integrasi Fasilitas Umum: Hunian baru tidak boleh sekadar rumah, tapi harus dilengkapi akses air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan yang memadai.

    3. Investasi Sosial: Melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan skema investasi infrastruktur sosial yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi. (P-01)

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    0PengikutMengikuti
    0PengikutMengikuti
    22,800PelangganBerlangganan
    spot_img

    TERKINI