JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tokoh masyarakat asal Sumut yang kini tinggal di Jakarta, Sanggam Hutapea, menyerukan langkah kemanusiaan yang lebih terarah: pemerintah diminta mendeklarasikan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dalam bencana tersebut.
Menurut Sanggam, skala kerusakan akibat bencana di Sumatera tidak hanya tampak pada infrastruktur yang hancur dan layanan publik yang lumpuh, tetapi juga pada beban sosial yang jauh lebih berat, terutama bagi anak-anak yang mendadak hidup tanpa pendampingan keluarga.
“Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana ini membutuhkan figur pengganti ayah dan ibu yang tepat demi masa depan mereka,” ujar Sanggam Hutapea dalam percakapan telepon, Kamis (11/12/2025). “Pemerintah perlu menginisiasi program orang tua asuh sebagai langkah perlindungan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.”
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan jajaran pejabat negara menjadi orang tua asuh bagi anak-anak korban bencana, sembari memastikan kebijakan ini berjalan dengan koordinasi lintas lembaga yang kuat.
Sanggam menekankan bahwa perlindungan anak pascabencana bukan sekadar upaya sosial, tetapi juga kewajiban hukum dan kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa trauma mendalam pada anak-anak dapat meninggalkan dampak panjang jika tidak ditangani secara cepat dan profesional.
“Selain pemerintah, organisasi dan lembaga yang memiliki kompetensi sangat dibutuhkan untuk membantu proses pendampingan dan trauma healing,” katanya.
Dalam pandangannya, pemulihan pascabencana juga membutuhkan partisipasi menyeluruh dari masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, relawan, hingga komunitas lokal menjadi kunci percepatan rehabilitasi.
Sanggam menggarisbawahi bahwa kebutuhan mendesak para korban saat ini tidak hanya makanan, pakaian, dan layanan kesehatan, tetapi juga dukungan psikologis yang memadai untuk anak-anak.
Ia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menyetujui pencairan anggaran Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatera. Namun di saat yang sama, ia menyoroti lambannya respons pemerintah pada fase awal bencana, yang menurutnya dipicu lemahnya koordinasi antar-lembaga saat golden time.
Terkait alokasi anggaran tersebut, Sanggam mendesak agar prioritas utama diberikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan akses vital. Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemanfaatan anggaran agar benar-benar menyasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menutup pernyataannya, Sanggam berharap pemerintah memperkuat mitigasi bencana nasional. “Bencana yang berulang harus menjadi alarm untuk memperbaiki kesiapsiagaan, memperkuat komunikasi publik, dan mengevaluasi tata kelola lingkungan,” ujarnya. ***