JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dorongan untuk memperbaiki tata kelola Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan menguat setelah sejumlah peternak kecil di Makassar mengeluhkan tidak menerima bantuan yang seharusnya ditujukan bagi mereka. DPR RI menilai persoalan ini bermula dari pendataan yang belum akurat, sehingga data penerima manfaat perlu diperbarui secara menyeluruh.
Ketua Panja Penyerapan Gabah & Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyebut pembaruan data merupakan langkah mendesak agar program berjalan lebih adil dan tepat sasaran. Menurutnya, teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk memastikan proses pendataan berjalan cepat, murah, dan dapat menjangkau hingga wilayah paling terpencil.
“Untuk bisa lebih berkeadilan, pendataan harus menghasilkan data yang benar-benar akurat menyasar kelompok sasaran. Prosesnya harus mudah, cepat, transparan, dan tidak berbiaya mahal,” kata Alex, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/11/2025)
Keluhan peternak Makassar itu muncul saat Alex mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat lalu. Para peternak mengaku tidak mendapatkan jagung dari program SPHP, meski program tersebut diluncurkan pemerintah pada akhir September 2025 dan dirancang khusus untuk membantu peternak kecil menghadapi harga pakan yang terus naik.
Alex menilai pendataan partisipatif menggunakan perangkat digital sederhana seperti Google Form dapat menjadi terobosan. Penyebaran formulir melalui WhatsApp memungkinkan jangkauan luas tanpa membebani petugas maupun peternak.
“Data yang dihimpun melalui Google Form akan diverifikasi petugas. Jika memenuhi syarat, peternak akan tercatat sebagai penerima manfaat SPHP Jagung Pakan,” ujarnya.
Dengan tahun anggaran 2026 yang segera dimulai, Alex mendesak Kementerian Pertanian segera menyiapkan sistem pendataan digital tersebut dan mengumumkannya kepada publik agar proses pendataan dapat berlangsung lebih transparan.
Menurut Alex, data akurat akan menentukan keberhasilan SPHP Jagung Pakan, yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga jagung bagi peternak. Program ini menyalurkan jagung dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola Perum Bulog dengan harga jual maksimal Rp5.500 per kilogram. Pemerintah mengalokasikan 52.400 ton jagung dengan anggaran sekitar Rp78,6 miliar.
Program SPHP juga berfungsi sebagai bantalan ketika harga jagung di tingkat peternak melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024. Dengan perbaikan data, DPR berharap manfaat program dapat benar-benar dirasakan oleh peternak kecil yang menjadi kelompok paling rentan. ***
