JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dalam forum internasional yang membahas masa depan hunian berkelanjutan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi menuju pembangunan perumahan nol karbon pada 2030.
Fahri berbicara dalam 4th OECD Sustainable Buildings Roundtable yang digelar di Paris, Prancis, pada 9–10 Oktober 2025. Forum tersebut mengusung tema “Affordability of Energy-Efficient and Resilient Homes” dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari negara-negara anggota dan mitra OECD, termasuk Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Fahri menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap riset yang tengah dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Indonesia mengenai kebijakan dan implementasi pembangunan perumahan berkelanjutan.
“Indonesia berkomitmen melanjutkan transisi dari net-zero energy buildings menuju zero-carbon buildings pada tahun 2030. Kami ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun bukan hanya terjangkau, tapi juga tahan terhadap bencana dan ramah terhadap lingkungan,” ujar Fahri dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (12/10/2025).
Rumah Efisien Energi dan Tahan Bencana
Sebagai bagian dari upaya itu, pemerintah tengah mengembangkan program 3 juta rumah yang akan diterapkan di kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Program ini, menurut Fahri, dirancang dengan mengusung prinsip efisiensi energi, ketahanan terhadap bencana alam, serta penggunaan material lokal yang ramah lingkungan.
Pemerintah juga tengah memperkuat regulasi mengenai embodied carbon, termasuk sistem penilaian atau assessment untuk mengukur jejak karbon dari bahan bangunan. Material seperti bambu, kayu tahan gempa, dan beton modular rendah karbon disebut akan menjadi fokus dalam pengembangan hunian masa depan di Indonesia.
Indonesia di Panggung Global
Partisipasi Indonesia dalam forum OECD disebut Fahri sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendorong pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen globalnya dalam membangun perumahan yang terjangkau, berketahanan, dan menuju nol karbon,” kata Fahri seraya berharap kerja sama dengan OECD dapat mempercepat pencapaian target tersebut.
Tantangan dan Arah Kebijakan
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam backlog perumahan, terutama di daerah urban yang padat penduduk. Namun, pemerintah optimistis pendekatan berbasis efisiensi energi dan ketahanan lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang.
Kebijakan baru ini juga sejalan dengan target global pengurangan emisi karbon, yang menjadi salah satu agenda utama dalam berbagai forum internasional. OECD sendiri mendorong negara-negara mitranya untuk mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan strategi mitigasi perubahan iklim.
Dalam konteks itu, kehadiran Fahri Hamzah di Paris bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan juga pernyataan politik lingkungan yang menegaskan arah baru pembangunan perumahan Indonesia — dari sekadar membangun rumah, menuju membangun masa depan yang berkelanjutan. ***
