Oleh Asep Dahlan*

Setiap tahun, pola yang sama selalu terulang dalam pengelolaan APBN Indonesia: realisasi belanja pemerintah cenderung lambat di semester awal, lalu menumpuk di penghujung tahun. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan juga persoalan tata kelola fiskal. Dana negara kerap mengendap di rekening, sementara masyarakat menunggu manfaat nyata dari belanja publik.

Dalam konteks itulah langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa patut dicatat. Dengan memilih turun langsung ke kementerian dan lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran, ia menawarkan gaya kepemimpinan yang tidak lazim: proaktif, tangan terbuka, dan hands-on. Bukan hanya rapat koordinasi, bukan sekadar instruksi tertulis, melainkan hadir sendiri untuk memastikan setiap rupiah negara bekerja sebagaimana mestinya.

Sebagai konsultan keuangan, saya melihat strategi ini membawa tiga implikasi besar. Pertama, disiplin birokrasi. Kehadiran langsung Menkeu akan memberi sinyal kuat bahwa keterlambatan bukan pilihan. Perencanaan anggaran yang biasanya hanya formalitas, kini dituntut nyata dalam eksekusi.

Kedua, pengurangan inefisiensi. Sering kali rendahnya serapan bukan karena kurangnya program, melainkan tumpang tindih aturan atau hambatan teknis. Dengan monitoring lapangan, hambatan bisa diurai sejak dini, bukan ditunda hingga akhir tahun ketika sudah terlalu terlambat.

Ketiga, akuntabilitas publik. Transparansi yang hanya berbentuk laporan cenderung abstrak bagi masyarakat. Tetapi ketika Menkeu hadir di lapangan, publik akan lebih percaya bahwa APBN dikelola dengan kesungguhan, bukan sekadar angka di tabel makro.

“Langkah Menkeu Purbaya turun langsung ke tiap kementerian adalah gebrakan positif. Dengan monitoring di lapangan, penyerapan anggaran bisa lebih disiplin, efektif, dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” saya sampaikan dalam konteks ini.

Pesan Lebih Besar

Lebih dari sekadar pengawasan teknis, gebrakan ini mengirim pesan politik-fiskal yang penting: Kementerian Keuangan bukan hanya bendahara pasif, tetapi mitra aktif dalam pembangunan. APBN bukan sekadar instrumen akuntansi negara, melainkan instrumen pembangunan yang hidup.

Namun, tentu saja jalan ini tidak mudah. Struktur birokrasi Indonesia masih kompleks: pengadaan berbelit, koordinasi lambat, kapasitas SDM terbatas. Di titik inilah kehadiran Menkeu dapat menjadi katalis perubahan. Kementerian dan lembaga akan lebih terdorong melakukan self-correction ketika pengawasan tidak lagi abstrak, melainkan nyata di hadapan mereka.

Belajar dari Singapura

Perbandingan dengan Singapura memberi ilustrasi menarik. Negeri tetangga ini mewajibkan setiap kementerian merinci penggunaan anggaran sejak awal tahun, lengkap dengan target kinerja terukur. Evaluasi dilakukan secara rutin, langsung pada capaian, bukan hanya laporan administrasi. Hasilnya, serapan belanja merata sepanjang tahun dan efek fiskal terhadap ekonomi lebih stabil.

Indonesia tentu tidak bisa menyalin begitu saja. Kompleksitas birokrasi kita jauh lebih besar. Namun, arah yang ditempuh Purbaya—pengawasan langsung, disiplin anggaran, dan transparansi publik—adalah pijakan awal menuju praktik fiskal yang lebih sehat.

Ujian Sejati

Pada akhirnya, keberhasilan APBN bukan diukur dari seberapa cepat anggaran habis, melainkan seberapa besar dampak riil yang dirasakan rakyat. Apakah jalan desa terbangun tepat waktu, apakah layanan kesehatan meningkat, apakah dunia usaha lebih percaya diri berinvestasi.

Jika tradisi pengawasan langsung ini konsisten dijalankan, potensi pemborosan bisa ditekan, efek ganda belanja negara terhadap ekonomi diperbesar, dan—yang lebih penting—kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal bisa dipulihkan.

Saya mendukung penuh langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Semoga gebrakan ini menjadi tradisi baru: APBN yang cepat, tepat, efisien, dan sungguh berpihak pada kesejahteraan rakyat. ***

* Penulis adalah konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultant.