JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak serta pemanfaatan teknologi modern dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Gunung Lawu yang kerap mengalami kebakaran setiap tahun.
Demikian dikemukan Riyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema; “Mendorong Penguatan Penanganan dan Pencegahan demi Menekan Penyebaran Karhutla”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Riyono menyampaikan pengalamannya saat meninjau langsung kondisi hutan di daerah pemilihannya, Jawa Timur. Ia mengapresiasi kerja keras kelompok masyarakat yang secara swadaya menjaga kawasan hutan, meski dengan peralatan yang sangat terbatas.
“Mereka adalah pejuang hutan. Hidupnya separuh untuk menyelamatkan hutan karena ekonomi mereka juga bergantung pada kelestariannya,” ujar dia sembari menambahkan bahwa para relawan ini juga membantu patroli dan deteksi dini potensi kebakaran.
Riyono menyayangkan rendahnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan, yang menurutnya belum mencapai satu persen. Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi strategi penanganan karhutla, mulai dari pendekatan patroli, penegakan hukum, hingga pengelolaan ekosistem gambut.
“Apakah kita masih menggunakan pola lama atau perlu mengadopsi teknologi seperti negara-negara maju? Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pendekatan klaster dalam pengawasan hutan serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dunia usaha, hingga LSM lingkungan. Menurutnya, upaya pencegahan akan lebih efektif jika dikawal bersama melalui pendidikan, sosialisasi, dan penghargaan terhadap penjaga hutan.
“Pertanyaannya sekarang, apakah kondisi hutan kita sudah masuk lampu kuning atau malah lampu merah? Ini sinyal penting untuk kita semua agar segera bertindak,” kata Riyono.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya hutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, bukan sekadar pelengkap. Oleh karena itu, peran strategis hutan harus dijaga melalui kebijakan yang konsisten dan dukungan anggaran yang memadai. ***
