JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, mendorong pengelola Kawasan Industri Medan (KIM) untuk aktif mendukung program nasional 3 Juta Rumah dengan menyediakan hunian layak bagi para pekerja di kawasan industri. Menurut Fahri, kolaborasi antara pengelola kawasan, perusahaan industri, perbankan BUMN, dan produsen bahan bangunan sangat krusial demi memastikan penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan kokoh bagi para pekerja.
“Kami mendorong agar program Tiga Juta Rumah, salah satu dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga menyasar pembangunan rumah pekerja di kawasan industri seperti KIM,” ujar Fahri dalam keterangan resminya, Kamis (31/7/2025), usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut bersama jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Rabu (30/7/2025) kemarin.
Fahri menekankan bahwa perumahan pekerja bukan hanya soal ketersediaan unit murah, tetapi juga menyangkut kualitas bangunan dan kelayakan hunian. Karena itu, menurutnya, perlu sinergi lintas sektor agar perumahan pekerja tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Perlu kerja sama antara pengelola kawasan industri, perbankan milik negara, hingga produsen material. Tidak hanya BUMN, perusahaan-perusahaan industri tenant di kawasan ini juga perlu turut serta,” kata Fahri, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI itu..
Menanggapi ajakan tersebut, Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM), Daly Mulyana, menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut. Daly menyebut pihaknya siap menyediakan lahan untuk pembangunan hunian pekerja di dalam kawasan.
“Sebagai bagian dari Holding Danareksa, kami menyambut baik inisiatif ini. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, tapi juga produktivitas mereka dalam jangka panjang,” ujar Daly.
Daly menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian PKP dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan ekosistem kawasan industri yang berkelanjutan, dengan dukungan infrastruktur perumahan yang memadai. ***
