BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaEksekutifMenkeu Sri Mulyani: Utang Negara Tembus Rp10.269 Triliun, Ekuitas Pemerintah Turun di...

    Menkeu Sri Mulyani: Utang Negara Tembus Rp10.269 Triliun, Ekuitas Pemerintah Turun di Akhir 2024

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pemerintah mencatat posisi kewajiban negara, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai Rp10.269,02 triliun per 31 Desember 2024. Angka ini meningkat Rp732,34 triliun atau 7,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.536,68 triliun.

    Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI, dikutip Rabu (2/7/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

    Menurut Sri Mulyani, total aset pemerintah juga tumbuh menjadi Rp13.692,37 triliun, naik 4,74% dibandingkan posisi akhir 2023 yang tercatat sebesar Rp13.072,82 triliun. Namun demikian, total ekuitas pemerintah mengalami penurunan menjadi Rp3.423,35 triliun, atau turun Rp112,79 triliun (-3,19%) dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.

    Pendapatan Lebih Rendah dari Beban Operasional

    Dari sisi operasional, pendapatan negara sepanjang 2024 tercatat Rp3.115,3 triliun, lebih rendah dibandingkan beban operasional yang mencapai Rp3.353,6 triliun. Hal ini menyebabkan defisit operasional sebesar Rp238,3 triliun.

    Namun dari sisi non-operasional, terdapat surplus sebesar Rp22,7 triliun, sehingga secara keseluruhan defisit APBN 2024 tercatat Rp215,7 triliun.

    Saldo Anggaran Lebih (SAL) Turun Tipis

    Sri Mulyani juga melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah pada akhir 2024 tercatat Rp457,5 triliun, turun 0,4% dibandingkan awal tahun yang sebesar Rp459,5 triliun.

    “SAL adalah akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan APBN,” jelasnya.

    Dari rincian Kementerian Keuangan, penggunaan SAL sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp56,4 triliun, sementara SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tercatat Rp45,7 triliun. Penyesuaian terhadap SAL juga dilakukan sebesar Rp8,7 triliun, sehingga SAL akhir tahun terkonsolidasi menjadi Rp457,5 triliun. ***

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI