Pengenaan tarif 32% terhadap produk Indonesia picu risiko PHK massal, depresiasi rupiah, dan peningkatan kemiskinan
Dampak Tarif Resiprokal AS Dinilai Berpotensi Guncang Ekonomi Nasional
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Anggota DPR Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi proteksionis Presiden AS Donald Trump, khususnya rencana pengenaan tarif impor resiprokal sebesar 32% terhadap produk Indonesia, berpotensi menciptakan tantangan multidimensi yang serius bagi perekonomian nasional.
Kebijakan ini, menurut Bamsoet, tidak hanya akan memukul sektor ekspor dan pasar keuangan, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak sosial berupa PHK massal dan lonjakan angka kemiskinan. “Ini adalah ujian ketahanan fundamental bagi ekonomi nasional,” ujar Bamsoet dalam rapat KADIN Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Ekspor Tekstil dan Elektronik Terancam, Ratusan Ribu Pekerja Dalam Risiko
Dampak langsung kebijakan Trump diproyeksikan paling parah menghantam sektor ekspor manufaktur Indonesia, khususnya produk tekstil, alas kaki, dan elektronik. Nilai ekspor sektor ini ke AS mencapai USD 3,59 miliar, namun tarif tinggi dapat melumpuhkan daya saingnya.
Sektor tekstil, yang menyerap sekitar 3,98 juta tenaga kerja, bahkan berpotensi kehilangan hingga 49% pangsa pasarnya di AS, yang berarti ancaman besar bagi ketenagakerjaan nasional. Tidak hanya itu, komoditas strategis seperti nikel dan CPO juga terancam menurun permintaannya dari China karena eskalasi perang dagang AS–Tiongkok.
Proyeksi Ekonomi Suram: PDB Melambat, Rupiah Tertekan
Bamsoet mengungkapkan bahwa Bank Dunia memperkirakan penurunan 1% ekspor ke AS dapat memangkas pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,1%, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 hanya akan menyentuh 4,3–4,7% dalam skenario negatif.
Di sisi pasar keuangan, rupiah berpotensi terdepresiasi hingga lebih dari Rp17.000 per USD, bahkan bisa mencapai Rp18.000 per US$ jika ketegangan geopolitik berlanjut. IHSG juga diperkirakan terkoreksi 10–15%, dengan tekanan utama pada sektor komoditas dan properti. Hal ini turut memperberat beban utang luar negeri Indonesia yang telah menembus US$ 427,5 miliar atau setara Rp6.997 triliun per Januari 2025.
PHK dan Kemiskinan Mengancam: Indonesia Harus Bergerak Cepat
Kondisi sosial ekonomi diprediksi memburuk. Lebih dari 24.000 pekerja telah dirumahkan sejak awal 2025, dan angka pengangguran terbuka diperkirakan meningkat menjadi 4,75%, dengan kemiskinan melonjak hingga 8,8%.
“Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi potensi krisis sosial,” tegas Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20.
Peluang dalam Ancaman: Relokasi Industri dan Penguatan Konsumsi Domestik
Meski penuh tantangan, Bamsoet melihat adanya peluang strategis. Relokasi industri dari China membuka potensi besar bagi kawasan industri hijau di Kalimantan dan Jawa, terutama pada sektor otomotif dan farmasi. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan konsumsi dalam negeri melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan koperasi desa.
Tak hanya itu, digitalisasi UMKM menjadi prioritas, dengan alokasi anggaran Rp120 triliun untuk memperkuat 64 juta pelaku usaha kecil di tengah era ekonomi digital.
Langkah Strategis Kadin Hadapi Krisis Global
Kadin Indonesia melalui Bambang Soesatyo merekomendasikan sejumlah langkah antisipatif terhadap dampak kebijakan Trump:
Menguatkan diplomasi regional melalui ASEAN guna meningkatkan posisi tawar kolektif terhadap AS.
Memperketat pengawasan impor lewat penegakan aturan TKDN dan kebijakan anti-dumping.
Investasi besar pada SDM dan kewirausahaan, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor padat karya yang rawan.
Membangun kerja sama strategis dengan blok BRICS+ sebagai bentuk diversifikasi pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.
“Ketahanan ekonomi Indonesia harus dibangun melalui diversifikasi, kemandirian, dan kerja sama multilateral yang adaptif,” tutup Bamsoet. (P-01)