JAKARTA, PARLE,CO.ID – Badan Standardisasi Nasional (BSN) diminta untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat pengawasan dan penerapan standar nasional, terutama di sektor kesehatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (29/4/2025).

Menurut Novita, kehadiran BSN dalam menjamin standar keselamatan dan kualitas layanan kesehatan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap wisata medis di Indonesia, yang selama ini masih tertinggal dibanding negara lain di kawasan.

“BSN harus berperan strategis dalam memastikan layanan kesehatan kita memenuhi kaidah keselamatan dan kualitas. Meski tidak langsung terlibat dalam akreditasi rumah sakit, perannya sangat menentukan,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menekankan bahwa upaya memperkuat standardisasi tidak boleh hanya terbatas pada sektor industri, tetapi juga harus menjangkau layanan publik, khususnya kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan potensi sebagai destinasi wisata kesehatan seperti negara-negara tetangga.

“BSN mesti lebih proaktif mengambil langkah strategis untuk menjamin standar keselamatan publik ditegakkan secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, Novita juga menyoroti pentingnya peran BSN dalam mendorong kemajuan UMKM, yang ia sebut sebagai “tulang punggung ekonomi nasional”. Ia menilai bahwa proses sertifikasi yang rumit, mahal, dan tidak berpihak justru menghambat pertumbuhan sektor tersebut.

“Kalau proses sertifikasi tetap memberatkan, sulit bagi UMKM bertahan, apalagi berkembang. Padahal mereka selalu menjadi garda terdepan saat krisis, termasuk saat pandemi Covid-19 maupun tekanan geopolitik global,” jelasnya.

Novita mendesak BSN untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memperjelas klasifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang wajib dan tidak wajib, serta menekan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau.

“BSN harus jemput bola. Permudah prosesnya, sederhanakan mekanismenya, supaya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sektor UMKM bisa terealisasi,” tutup anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu. ***