Pelantikan Lima Anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) MPR Diharapkan Dapat Memperkuat Posisi MPR dan Meningkatkan Kontribusi terhadap Kebijakan Nasional
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua MPR Ahmad Muzani secara resmi melantik lima anggota pengganti antarwaktu (PAW) MPR untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan ini berlangsung dalam upacara pengucapan sumpah atau janji di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Kelima anggota PAW ini menggantikan anggota MPR yang sebelumnya diangkat menjadi menteri atau kepala lembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru saja melantik anggota MPR pengganti antarwaktu,” ujar Ahmad Muzani usai acara. Ia berharap kehadiran lima anggota baru ini dapat memperkuat posisi MPR dan memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan nasional.
Daftar Anggota PAW yang Dilantik
Lima anggota PAW MPR RI yang dilantik adalah:
- Mulyadi – Menggantikan Fadli Zon, yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud).
- Maruli Siahaan – Menggantikan Meutya Hafid, yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
- Anang Susanto Sehendar – Menggantikan Ace Hasan Syadzily, yang kini menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
- Andhika Satya Wasistho – Menggantikan Nusron Wahid, yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Franciscus Maria Agustinus Sibarani – Menggantikan Maman Abdurrahman, yang kini menjabat sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan Pimpinan MPR untuk Anggota Baru
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh pimpinan MPR RI lainnya, termasuk Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Kahar Muzakir, Bambang Wuryanto, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Pelantikan ini menandai komitmen MPR RI dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memastikan bahwa tugas konstitusional tetap berjalan dengan baik. Dengan masuknya anggota baru, diharapkan sinergi antara MPR dan pemerintah semakin kuat untuk mendukung kebijakan nasional. (P-01)