Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno: Butuh Kebijakan Konkret untuk Mitigasi
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Hujan deras yang mengguyur selama dua hari berturut-turut menyebabkan banjir besar di berbagai wilayah Jakarta dan Bekasi. Di Jakarta, banjir merendam 105 RT dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Sementara itu, di Bekasi, delapan kecamatan mengalami dampak paling parah.
Eddy Soeparno: Krisis Iklim Harus Ditangani Lebih Serius
Menanggapi bencana ini, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa banjir yang terjadi merupakan bukti nyata bahwa krisis iklim semakin mengancam.
“Kita tidak bisa terus-menerus hanya merespons saat bencana sudah terjadi. Perlu ada langkah mitigasi dan kesiapan manajemen krisis yang lebih baik agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujarnya dalam keynote speech MPR Goes to Campus di Universitas Nasional, Jakarta (4/3/2025).
Eddy menekankan bahwa banjir yang terus berulang setiap tahun menunjukkan perlunya strategi yang lebih sistematis dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Ini bukan pertama kalinya kita menghadapi banjir besar. Pola ini terus berulang setiap tahun, dan kalau tidak ada kebijakan yang lebih serius, maka ke depannya situasi bisa semakin buruk,” katanya.
Pemimpin Daerah Hasil Pemilu 2024 Harus Punya Kebijakan Konkret
Sebagai Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa kepala daerah hasil Pemilu 2024 harus memiliki kebijakan konkret dalam menangani krisis iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir.
“Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Krisis Iklim: Ancaman Nyata yang Harus Segera Ditangani
Eddy menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sudah menjadi kenyataan yang harus segera dihadapi.
“Krisis iklim ini nyata dan dampaknya semakin besar. Kita tidak bisa menunda lagi. Jika kebijakan yang tepat tidak segera diterapkan, masyarakat akan terus menjadi korban,” pungkasnya. (P-01)
