JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR AM Akbar Supratman menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memerhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya, IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol pemerataan ekonomi di Indonesia.
“Pembangunan IKN harus memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah pembangunan,” ujar Akbar Supratman saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan IKN, Jumat (24/1/2025).
Kunjungan Pimpinan MPR ke IKN
Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah pimpinan MPR lainnya, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Mereka didampingi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan IKN dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga dampak sosialnya.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan jadwal, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegas Akbar Supratman.
IKN sebagai Simbol Kemajuan Bangsa
Akbar Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Proses ini ditandai dengan selesainya pembangunan sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif di kawasan tersebut.
“Presiden telah memberikan arahan agar kegiatan pemerintahan pusat dimulai di IKN pada 2028. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan disiapkan secara maksimal untuk mendukung hal tersebut,” jelasnya.
Dialog dengan Masyarakat dan Percepatan Pembangunan
Selain meninjau pembangunan fisik, Akbar Supratman dan rombongan juga berdialog dengan masyarakat dan pekerja proyek di sekitar lokasi IKN. Dialog ini membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga kelancaran proses pembangunan.
“Kehadiran IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana IKN bisa menjadi simbol kemajuan yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pimpinan MPR juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi agar IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang representatif.
Komitmen MPR RI untuk Mengawal Pembangunan IKN
Di akhir kunjungan, MPR RI menyampaikan komitmen untuk terus mengawal pembangunan IKN. Akbar Supratman menegaskan bahwa proyek strategis nasional ini harus selesai tepat waktu dan sesuai prinsip-prinsip keadilan sosial.
“MPR RI akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip inklusivitas dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (P-01)
