BerandaLegislatifKolaborasi dan Data Akurat: Strategi Percepat Program Prioritas Nasional

Kolaborasi dan Data Akurat: Strategi Percepat Program Prioritas Nasional

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat serta kolaborasi antar-lembaga dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

“Penggunaan data yang valid dan sinergi yang kuat antar-kementerian dan lembaga adalah langkah strategis untuk mempercepat implementasi program-program prioritas pemerintah,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Kerja Sama BKKBN dan Badan Gizi Nasional

Pada Senin (20/1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani kerja sama untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap asupan gizi seimbang.

Sejak 2021, BKKBN telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan lebih dari 200 ribu tim yang terdiri dari 600 ribu anggota. Tim ini mencakup bidan, kader PKK, dan kader KB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Target Sasaran Program

Berdasarkan data BKKBN, pada 2024 diproyeksikan terdapat 42,9 juta keluarga sasaran, termasuk pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita. Jumlah ini merupakan bagian dari total 75,6 juta keluarga yang terdata.

Menurut Lestari, pemanfaatan data yang akurat sangat penting untuk memastikan program seperti MBG dapat mencapai kelompok yang paling membutuhkan.

Pentingnya Edukasi Gizi Seimbang

Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga harus mendorong edukasi tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang dalam keluarga.

“Program ini perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri,” kata Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah.

Dukungan Pemangku Kepentingan untuk SDM Unggul

Lestari berharap agar komitmen pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus ditingkatkan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, gizi yang berimbang merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

“Dengan asupan gizi yang memadai untuk setiap warga, kita dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional, yang menjadi aset utama dalam pembangunan,” pungkasnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...