BerandaPeristiwaMenteri ATR/BPN Komitmen Berantas Mafia Tanah Hingga Keakar-akarnya

Menteri ATR/BPN Komitmen Berantas Mafia Tanah Hingga Keakar-akarnya

Published on

spot_img

JAkARTA, PARLE.CO.ID– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas mafia tanah hingga ke akar-akarnya, demi memastikan keadilan bagi masyarakat.

“Kita akan tindak tegas mafia Tanah sampai ke akar-akarnya,” kata AHY melalui keterangan resminya, Selasa (6/8/2024)

Dia menekankan bahwa upaya ini bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata yang didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menginginkan setiap warga negara mendapatkan keadilan.

“Negara akan hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau profesi, mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya lagi.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menyayangkan jika masyarakat hidup dalam kekhawatiran akan digusur, sementara para mafia tanah justru hidup nyaman di atas penderitaan orang lain.

“Kita tahu bahwa salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah sengketa tanah, terutama yang dipicu oleh ulah mafia tanah, yang seringkali melibatkan konflik antarwarga, warga dengan korporasi, atau bahkan aset milik TNI dan Polri,” bebernya.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Agus, akan memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, juga akan ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia.

Agus mencontohkan kasus sengketa tanah di Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), yang berlarut-larut dan menyebabkan batalnya investasi yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat. Menurutnya, masalah tanah ini berdampak luas, mulai dari kepentingan rakyat kecil hingga pengembangan investasi.

“Dan oleh karena itu, keadilan dan kesejahteraan harus ditegakkan untuk seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...