JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan menerima tawaran mengelola usaha pertambangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Bahkan, PP Muhammadiyah langsung membentuk Tim Pengelolaan Tambang yang akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

Kepastian ini disampaikan Sekertaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung di Convention Hall Universitas Aisyiyah (UNISA) Jogja, Minggu (28/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan keputusan ormasnya untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Prinsipnya, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.

“Semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini,” jelas dia yang juga mengungkapkan alasan utama menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Muhammadiyah, lanjut Haedar, sesuai karakter yakni ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta menolak.

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip menerima, menolak dan melakukan apapun yang harus berdasarkan ilmu dalam agama Islam sebagai pedoman.

“Langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang sesuai prinsip Islam Berkemajuan, serta melihat berbagai konteks kehidupan lokal dan nasional,” katanya.

Maka, lanjut Haedar, selama kurang lebih dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari hasil kajian berbagai aspek, Muhammadiyah akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.

“Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” demikian Haedar. ***