BerandaLegislatifKetua MPR Kritisi Tapera, Sebaiknya Fokus Daya Beli Masyarakat

Ketua MPR Kritisi Tapera, Sebaiknya Fokus Daya Beli Masyarakat

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kebijakan iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikritisi Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sebaiknya ditunda dan dikaji ulang.

“Supaya tidak terjadi pro dan kontra, sebaiknya di-hold dulu sambil lakukan sosialisasikan,: kata Bamsoet di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Pemerintah, tambah Bamsoet, senaiknya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga daya belinya pun meninggi. Bukan justru membebankan iuran tambahan untuk pembelian rumah pertama.

“Rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan riil ya, jadi jika dipotong itu akan mengurangi kebutuhan riil,” ucap Bamsoet. Apalagi, lanjut Bamsoet, masyarakat tidak tahu manfaat apa yang akan didapat dalam jangka pendek bila penghasilannya dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.

“Jadi sekali lagi, pertama sosialiasi yang lebih masif, agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali,” jelasnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...