BerandaLegislatifHNW Tegaskan, Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online Wajib Dikritisi

HNW Tegaskan, Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online Wajib Dikritisi

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Koodinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy, yang meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bantuan sosial atau Bansos kepada korban judi online.

Meskipun pada kemarin, MenkoPMK telah mengklarifikasi bahwa penerima Bansos bukanlah untuk pemain judi online itu sendiri, melainkan untuk keluarga terdampak yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi menurut saya tentang bantuan Bansos untuk para korban judi online harus betul-betul dikritisi,” kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Menurut HNW sapaan akrab Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu, pemerintah harus benar-benar selektif terhadap penyaluran bansos. Sebab, jangan sampai bansos diberikan kepada orang yang tak tepat.

“Jangan sampai itu nanti malah diberikan kepada yang tidak berhak, tidak masuk DTKS,” ujar HNW seraya mewanti-wanti apabila pemerintah memberikan bansos kepada keluarga korban judi online.

Alih-alih untuk membantu keluarga terdampak, justru bansos dari pemerintah berpotensi akan digunakan kembali untuk modal bermain judi online.

“Kalau pun diberikan jangan-jangan malah nanti dipakai untuk judi online berikutnya, itu tidak boleh terjadi. Harus dikritisi. Atau untuk membeli barang-barang yang tidak terkait dengan bantuan sosial. Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI itu. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...

Fahri Hamzah Dorong Rumah Subsidi Dibangun di Atas Tanah Negara, Bukan Lahan Pengembang

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong perubahan pendekatan pemerintah dalam...

More like this

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...