Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen menjadi instrumen konkret untuk membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Menurutnya, diplomasi tidak boleh berhenti pada promosi potensi daerah di forum global, tetapi harus mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperluas peluang ekspor, dan mendorong kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam rangka Diseminasi Diplomasi Parlemen di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jumat (6/11/2026).
Habib Aboe menilai Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang kuat melalui berbagai produk unggulan, seperti bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner.
“Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kita mengenal Tasik sebagai kota bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, dan produk kuliner,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran pimpinan dan jajaran BKSAP DPR RI di Tasikmalaya merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk lokal kepada pasar internasional.
“Peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” tegasnya.
Untuk memastikan diplomasi parlemen memberikan dampak ekonomi nyata, Habib Aboe menyampaikan empat agenda penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Pertama, memperkuat kesiapan UMKM menembus pasar ekspor.
Menurutnya, kualitas dan keunikan produk saja tidak cukup untuk memasuki pasar internasional. Pelaku UMKM harus memiliki konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, serta kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu.
Karena itu, Pemkot Tasikmalaya perlu memetakan UMKM yang benar-benar siap ekspor, termasuk mengidentifikasi produk yang telah memiliki akses pasar internasional dan berbagai kendala yang masih dihadapi.
Kedua, menjaga keberlanjutan industri kerajinan dan regenerasi perajin.
Habib Aboe menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan industri bordir, kelom geulis, payung geulis, dan kerajinan mendong sebagai identitas sekaligus warisan keterampilan masyarakat Tasikmalaya.
Pemerintah daerah perlu memastikan generasi muda tertarik meneruskan industri tersebut dengan menjadikannya sektor usaha yang produktif, kompetitif, dan memberikan penghasilan layak.
“Jangan sampai produk Tasikmalaya semakin dikenal, tetapi jumlah perajinnya justru semakin berkurang karena generasi mudanya tidak tertarik atau tidak melihat prospek ekonomi yang menjanjikan,” katanya.
Ketiga, memperkuat perlindungan merek dan kekayaan intelektual.
Habib Aboe mengingatkan pentingnya perlindungan identitas produk lokal agar tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan keuntungan kepada pencipta dan pelaku usaha daerah.
Ia mendorong Pemkot Tasikmalaya memfasilitasi pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, serta perlindungan kekayaan intelektual lainnya bagi para pelaku UMKM.
Keempat, memastikan tindak lanjut konkret diplomasi parlemen.
Pemerintah daerah perlu merumuskan kebutuhan kerja sama internasional secara spesifik, mulai dari akses pasar produk bordir dan kerajinan, kemitraan dengan industri luar negeri, investasi pengembangan industri kreatif, hingga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan agenda yang jelas, BKSAP dapat membawa kepentingan ekonomi Tasikmalaya dalam pertemuan dengan parlemen negara sahabat maupun mitra internasional.
Habib Aboe menekankan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar luasnya pengenalan potensi daerah di luar negeri.
“Itulah esensi diplomasi yang harus kita perjuangkan: bukan hanya membawa nama daerah ke dunia internasional, tetapi membawa manfaat dunia internasional kembali kepada masyarakat daerah,” pungkasnya.