BerandaUncategorizedDPR Belum Rencanakan Pembahasan RUU Polri dan RUU Kejaksaan

DPR Belum Rencanakan Pembahasan RUU Polri dan RUU Kejaksaan

Published on

spot_img

Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Status Terkini di Parlemen

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa hingga kini belum ada rencana untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan di DPR. Pernyataan ini disampaikan Dasco usai menghadiri open house di kediaman Zulkifli Hasan, Jalan Nusa Indah Raya, Cipinang, Jakarta Timur, pada Senin (31/3/2025).

Kepastian Pembahasan RUU KUHAP Masih Dalam Pertimbangan

Selain itu, Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra mengungkapkan bahwa DPR belum memutuskan jadwal pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Kita masih lihat, apakah akan dibahas dalam waktu terdekat atau belum,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut masih dalam tahap evaluasi internal DPR.

Surat Presiden Belum Diterima, Puan Klarifikasi Isu DIM

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menegaskan bahwa Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Polri belum diterima oleh pimpinan DPR. Ia membantah keabsahan Surpres yang telah beredar di publik, termasuk daftar inventarisasi masalah (DIM) yang muncul di media sosial. “Saya tegaskan, Surpres dan DIM yang beredar itu bukan resmi. Kami akan informasikan jika sudah diterima,” kata Puan, yang juga Ketua DPP PDIP.

DPR Tunggu Langkah Resmi Pemerintah

Puan menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan kepada masyarakat begitu Surpres resmi diterima. Hingga saat ini, DPR masih menunggu langkah resmi dari pemerintah terkait pengajuan kedua RUU tersebut. Pernyataan ini sekaligus merespons spekulasi yang berkembang di kalangan publik tentang proses legislasi dua RUU tersebut. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Hadapi Perubahan Tata Dunia, BKSAP DPR Minta UI Perkuat Riset untuk Diplomasi Indonesia

Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas...

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

More like this

Hadapi Perubahan Tata Dunia, BKSAP DPR Minta UI Perkuat Riset untuk Diplomasi Indonesia

Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas...

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...