Sinergi Kejagung-Kementan-Pupuk Indonesia-BULOG Wujudkan Target Stop Impor Beras 2025
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa (25/3/2025).
Kerja sama ini bertujuan mendukung program prioritas pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya menyongsong penghentian impor beras mulai 2025.
Lahan Rampasan Korupsi Disulap Jadi Sentra Produksi Padi
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Kejaksaan meluncurkan program “Jaksa Mandiri Pangan” dengan memanfaatkan 414 bidang tanah barang rampasan negara seluas 3.301.524 m² di Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut berasal dari perkara korupsi Asabri milik terpidana Benny Djokrosaputro, yang akan dialihfungsikan untuk budidaya padi guna memenuhi kebutuhan beras nasional.
JAM-Intel Reda Manthovani menegaskan, program ini sejalan dengan Asta Cita Kedua pemerintah yang menargetkan swasembada pangan, energi, dan air. “Kami mendukung penuh kebijakan Badan Pangan Nasional dalam menyerap 70% dari total 3 juta ton gabah tahun ini,” ujarnya.
Putus Rantai Monopoli, Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Kerja sama ini juga dirancang untuk mengatasi persoalan klasik pertanian, yaitu:
- Praktik tengkulak yang merugikan petani
- Distribusi pupuk yang tidak merata
- Penyerapan hasil panen dengan harga wajar
Melalui skema kolaborasi ini, setiap institusi memiliki peran khusus:
- Kejaksaan: Penyediaan lahan produktif
- Kementan: Penyediaan bibit, alat pertanian, dan pendampingan petani
- Pupuk Indonesia: Jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi
- Bulog: Penyerapan gabah/beras dengan harga stabil
Penguatan Sistem dari Hulu ke Hilir
Selain aspek produksi, PKS ini mencakup:
- Pertukaran data untuk deteksi dini masalah hukum
- Sosialisasi regulasi pertanian
- Pengembangan SDM petani dan penyuluh
- Pengawasan distribusi pupuk dan alsintan
“Program ini bukan sekadar tanam-panen, tapi ekosistem terpadu yang menjamin keberlanjutan ketahanan pangan,” tegas Reda.
Komitmen Jangka Panjang Wujudkan Kedaulatan Pangan
Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memperluas program serupa dengan memanfaatkan aset rampasan negara lainnya. Langkah ini diharapkan mampu:
- Mengurangi ketergantungan impor
- Menekan inflasi harga pangan
- Meningkatkan pendapatan petani
“Kami yakin sinergi pentahelix ini akan memberi dampak sistemik bagi pencapaian SDGs Goal 2: Zero Hunger,” pungkas JAM-Intel. (P-01)