Kenaikan Harga Pangan Bukanlah Hal Baru, Terutama Menjelang Hari Besar Keagamaan, namun Pemerintah harus Hadir untuk Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Pangan
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Menjelang bulan puasa, harga pangan mulai menunjukkan kenaikan di berbagai daerah. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Riyono, menyoroti fenomena ini dan menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun.
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025) Riyono mengungkapkan bahwa kenaikan harga pangan bukanlah hal baru, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Dinamika ini selalu terjadi setiap tahun. Namun, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah hadir untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” ujarnya.
Pangan Bergizi Orang Indonesia Rp69.000 Per Hari
Berdasarkan data FAO, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk pangan bergizi mencapai US$ 4,47 per hari atau sekitar Rp69.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (US$ 4,3), Filipina (US$ 4,1), Vietnam (US$ 4), dan Malaysia (US$ 3,5).
Riyono menilai, mahalnya harga pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang lemah dan kebijakan penetapan harga yang sering terlambat. Komisi IV DPR RI telah melakukan pemantauan harga di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Bulog Belum Mampu Kendalikan Harga di Pasar
Hasilnya, ditemukan bahwa harga beras, minyak goreng, cabai, ayam, dan ikan mengalami kenaikan. Harga beras Bulog, misalnya, berada di kisaran Rp12.000–13.000 per kilogram, sementara harga ayam potong naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.
Riyono juga menyoroti peran Bulog yang dinilai belum mampu mengendalikan harga di pasar karena hanya menguasai sekitar 3–5% peredaran beras nasional. “Bulog harus lebih diperkuat, jangan sampai hanya menjadi pemain kecil di pasar,” katanya.
Ketergantungan pada Operasi Pasar
Terkait solusi, Riyono mengkritik ketergantungan pemerintah pada operasi pasar yang selama ini dianggap sebagai “obat sementara”. Ia mengusulkan adanya ‘Bulog mini’ di setiap Kabupaten dan Kota untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif.
Dengan anggaran sekitar Rp16 triliun yang tersedia di Badan Pangan Nasional untuk menyerap 3 juta ton beras, Riyono berharap pemerintah dapat lebih cepat bertindak agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Ramadan.
“Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika harga tidak terkendali dan daya beli masyarakat melemah, dampaknya bisa luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini yang harus kita cegah,” tutupnya. (P-10)