BerandaYudikatifPenegakan Hukum: Kejaksaan Agung Periksa Saksi Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT...

Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung Periksa Saksi Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Duta Palma Group

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pada Rabu (22/1/2025)  Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) memeriksa dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kasus ini berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” jelas JAM-Pidsus Kejagung Febrie Adriansyah melalui pernyataan tertulis Puspenkum Kejagung yang diterima di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Identitas Saksi yang Diperiksa

Kedua saksi yang diperiksa adalah:

  1. OT, Operational Risk Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  2. MY, mantan Staf Marketing PT Duta Palma Group periode 2018 hingga 2023.

Keduanya dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas penyidikan perkara yang sedang ditangani.

Korupsi dan Pencucian Uang: Korporasi yang Terlibat

Penyidikan ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh sejumlah korporasi di bawah naungan PT Duta Palma Group, yaitu:

  • PT Palma Satu (TPK & TPPU).
  • PT Siberida Subur (TPK & TPPU).
  • PT Banyu Bening Utama (TPK & TPPU).
  • PT Panca Agro Lestari (TPK & TPPU).
  • PT Kencana Amal Tani (TPK & TPPU).
  • PT Asset Pacific (TPPU).
  • PT Darmex Plantations (TPPU).

Proses Pemeriksaan untuk Menguatkan Bukti

Pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap lebih jauh alur tindak pidana yang melibatkan sejumlah korporasi tersebut. Para saksi memberikan informasi terkait operasional, transaksi, dan potensi aliran dana yang terkait dengan dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan kelapa sawit.

Komitmen Penegakan Hukum Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang, termasuk yang melibatkan korporasi besar. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor usaha di Indonesia. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Istana Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo...

Hari Pahlawan 2026, Mukhtarudin Sebut Pekerja Migran Indonesia sebagai Pahlawan Masa Kini

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan 2026...

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen menjadi instrumen konkret untuk...

KUR Pekerja Migran Rp443,5 Miliar Terserap 84,5 Persen, Pemerintah Cegah CPMI Terjerat Pinjol Ilegal

Pemerintah mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mencegah calon...

More like this

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Istana Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo...

Hari Pahlawan 2026, Mukhtarudin Sebut Pekerja Migran Indonesia sebagai Pahlawan Masa Kini

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan 2026...

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen menjadi instrumen konkret untuk...