BerandaYudikatifCapaian Strategis Badiklat Kejaksaan RI: Mendukung Program Prioritas Pemerintahan Baru

Capaian Strategis Badiklat Kejaksaan RI: Mendukung Program Prioritas Pemerintahan Baru

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kejaksaan RI melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI mencatat capaian kinerja signifikan dalam mendukung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama masa jabatan mereka, dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

“Berbagai inovasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan anggaran menunjukkan komitmen Kejaksaan RI terhadap peningkatan profesionalisme dan efisiensi,” jelas  Kepala Badiklat Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam pernyataan tertulis Puspenkum Kejagung yang diterima di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Berikut adalah rangkuman capaian Badiklat Kejaksaan RI:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

a. Program Beasiswa Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Negeri

Sebanyak 169 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti 11 program beasiswa untuk jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) di perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan lainnya. Program ini bertujuan mencetak jaksa-jaksa unggul dengan spesialisasi hukum yang relevan.

b. Kerja Sama dengan Lembaga Donor

Badiklat Kejaksaan RI menggandeng lembaga internasional, termasuk:

  • PUSHAM UII: Penyusunan bahan ajar terkait fair trial bagi penyandang disabilitas.
  • British Embassy SE Asia Programme: Persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk kasus terorisme dan korupsi.
  • Wildlife Conservation Society: Penyusunan modul tentang penanggulangan perdagangan ilegal flora dan fauna.
  • OCHCR: Pengembangan kurikulum Hak Asasi Manusia dan pelatihan untuk jaksa.

c. Rencana Aksi Nasional

Kegiatan ini meliputi pelatihan inklusif bagi penyandang disabilitas serta penyusunan modul tentang tindak pidana khusus, seperti terorisme dan kekerasan seksual. Salah satu pelatihan utama adalah Refresher Workshop Training of Trainer tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Jakarta.

d. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)

Sebanyak 276 peserta mengikuti pendidikan ini dengan tingkat kelulusan 99,6%. Program ini menjadi salah satu pilar penguatan sumber daya manusia di Kejaksaan RI.

2. Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Pelatihan kepemimpinan dan manajemen risiko berhasil diikuti oleh 7.848 peserta. Pencapaian ini melampaui target indikator kinerja utama, dengan total peserta bersertifikasi sebanyak 29.392 orang hingga akhir 2024.

3. Realisasi Anggaran yang Efisien dan Tepat Sasaran

Dengan pagu anggaran sebesar Rp692,5 miliar, realisasi mencapai 98,88% hingga Desember 2024. Efisiensi ini mencerminkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Badiklat Kejaksaan RI.

4. Pengembangan Fungsi dan Tugas Badiklat Kejaksaan RI

a. Kejaksaan Corporate University

Program ini memperkenalkan bimtek daring yang menjangkau 8.204 peserta, dengan materi sesuai kebutuhan bidang masing-masing.

b. Sertifikasi Kompetensi

Sebanyak 276 peserta PPPJ Gelombang II tahun 2024 mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

c. Revitalisasi Sentra Diklat

Enam Sentra Diklat di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar diberdayakan untuk menyelenggarakan pelatihan di berbagai wilayah, melibatkan narasumber ahli dari berbagai bidang.

5. Dukungan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Keberhasilan ini menjadi bukti dedikasi Kejaksaan RI dalam memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Pimpinan Kejaksaan berharap capaian ini menjadi landasan untuk introspeksi, inovasi, dan peningkatan di tahun-tahun mendatang.

Dengan berbagai capaian strategis ini, Badiklat Kejaksaan RI telah menempatkan diri sebagai salah satu pilar penting dalam reformasi hukum Indonesia. Program-program pendidikan dan pelatihan yang inovatif, disertai kerja sama luas dengan berbagai pihak, menjadi bukti nyata keberhasilan misi Kejaksaan RI untuk mendukung visi pemerintahan yang bersih, inklusif, dan berkeadilan. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

More like this

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...