JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyambut baik peluncuran Desk Ketenagakerjaan oleh Polri. Menurutnya, inisiatif ini menjadi angin segar bagi tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan kepastian hukum dalam menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan.
“Sebagai perwakilan masyarakat dan pekerja Indonesia, saya merasa sangat senang dengan hadirnya Desk Ketenagakerjaan ini. Ini memberikan kepastian bagi pekerja Indonesia,” ujar Felly dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Mengatasi Permasalahan PHK
Dalam acara peluncuran tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 77.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini.
Felly menilai, Desk Ketenagakerjaan yang digagas Polri mampu menjadi solusi dengan memperkuat kerja sama antara Polri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan DPR. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik ketenagakerjaan, termasuk kasus-kasus PHK massal.
Harapan Kebangkitan Ekonomi
Felly menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja merupakan kunci penting dalam memulihkan ekonomi nasional. “Dengan adanya Desk Ketenagakerjaan, ada harapan baru untuk pekerja Indonesia. Kepastian hukum yang diberikan akan meringankan beban kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pengakuan Internasional atas Desk Ketenagakerjaan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, turut mengapresiasi langkah Polri. Ia menyoroti bahwa Polri menjadi institusi kepolisian pertama di dunia yang membentuk desk khusus untuk menangani isu ketenagakerjaan.
“Ini merupakan kebanggaan tersendiri karena empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, telah menyatakan minat untuk mempelajari konsep Desk Ketenagakerjaan ini,” ungkap Andi.
Ia juga berharap kolaborasi yang solid antara gerakan buruh, Polri, dan pemerintah dapat menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.
Peluncuran Desk Ketenagakerjaan oleh Polri memberikan harapan baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan sinergi antar lembaga, inisiatif ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, khususnya PHK, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Inovasi ini juga menempatkan Indonesia sebagai pelopor dalam pendekatan baru di sektor ketenagakerjaan, yang mendapat pengakuan internasional. (P-01)