JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pagar laut yang membentang di pantai utara Tangerang akhirnya dibongkar oleh TNI Angkatan Laut bersama masyarakat setempat. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan syukur atas tindakan tegas pemerintah terhadap pagar laut ilegal yang tidak memiliki izin.
“Alhamdulillah, pemerintah melalui TNI telah bertindak. Jika memang tidak berizin, pagar seperti itu harus dibongkar, apalagi jika mengganggu nelayan dan merusak lingkungan,” ujar Daniel Johan, Sabtu (18/1/2024).
Menurutnya, keberadaan pagar tersebut jelas melanggar aturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Komitmen Komisi IV DPR dalam Pengawasan
Daniel Johan menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak terkait dan melakukan tinjauan langsung ke lokasi.
“Kami berencana turun ke lapangan minggu depan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, kami juga akan memanggil menteri terkait untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Dalang Pagar Laut Harus Bertanggung Jawab
Ia juga mendorong agar pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut segera diidentifikasi. Daniel menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban, termasuk membayar biaya pembongkaran.
“Dalang di balik pembuatan pagar ini harus ditemukan. Mereka wajib mengganti seluruh biaya pembongkaran. Proses pembongkaran juga bisa melibatkan lintas sektoral untuk memastikan efisiensi,” imbuh politikus PKB ini.
Perintah Presiden dan Kolaborasi TNI AL dengan Warga
Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta, yang memimpin pembongkaran.
“Kami hadir di sini atas perintah Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses, terutama bagi nelayan yang akan melaut,” kata Brigjen Harry.
Proses pembongkaran melibatkan lebih dari 600 orang, termasuk personel TNI AL dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini menjadi simbol kerja sama antara pemerintah dan warga dalam menegakkan aturan.
Tantangan dan Rencana Koordinasi Pembongkaran
Brigjen Harry menjelaskan bahwa pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses ini.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Namun, karena beberapa pihak memiliki kesibukan, kami akan melanjutkan koordinasi agar mereka dapat bergabung dalam proses ini,” jelasnya.
Pastikan Laut Kembali Terbuka untuk Masyarakat
Ia berharap kehadiran instansi terkait dapat mempercepat pembongkaran dan memastikan akses laut kembali terbuka bagi masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut.
Pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang menjadi bukti nyata ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak masyarakat. Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen Presiden dan TNI AL, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir. Dengan kerja sama lintas sektoral, diharapkan masalah serupa tidak akan terulang di masa mendatang. (P-01)