JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pengamat politik President University AS Hikam mengatakan, transisi pemerintahan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto, akan berdampak pada penguatan demokrasi Indonesia. Bahkan, pergantian pemerintahan akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik terhadap kehidupan berdemokrasi.

“Kita berharap akan menghasilkan suatu proses demokrasi yang lebih maju, lebih baik dan lebih konsitusional,” kata AS Hikam dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju’, Rabu (25/9/2024) sore.

Hikam menilai, ke depan Prabowo hendaknya tidak perlu terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi fokus pada berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sekarang.

“Seperti makan gratis, susu gratis, pemberantasan korupsi, kalau kelanjutan IKN itu bukan dambaan masyarakat. Bidang-bidang prioritas masyarakat perlu diprioritas Prabowo dalam 5 tahun ke depan,” kata mantan Menristek 1999-2001 era Gus Dur ini.

Masalah Sejarah

Kesempatan sama, Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia selama ini punya masalah sejarah terkait proses transisi pemerintahan. Di mulai di era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Megawati Soekarnoputri.

“Baru transisi sedikit beradab dan terhormat itu dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi. Nah, kedepan ini tradisi itu akan dilanjutkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan berkelanjutan,” kata dia.

Joman berharap tradisi transisi pemerintahan berkelanjutan ini bisa terus dilanjutkan, sehingga tidak ada lagi warisan-warisan konflilk seperti konflik ideologi.

“Kita tak ingin bangsa ini terjebak dengan persoalan-persoalan lama, kita harus tolak. Kita sudah sepakati soal presidensial, artinya kekuasaan tunggal itu hanya ada di eksekutif, yaitu presiden. Jangan sampai ada urusan kekuasaan liar, yang menghasilkan boneka-boneka,” tegas Noel sapaan Emmanuel seraya meminta agar pemerintahan Pravowo-Gibran melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, serta tidak menyimpang dari program-program prioritas yang telah dikampanyekan. ***