Mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus mengacu pada tata tertib yang mengatur proses pemungutan suara, bukan sekadar aklamasi atau pernyataan persetujuan. Proses tersebut dinilai penting untuk memastikan anggota MPR benar-benar memiliki kesempatan menentukan calon yang dianggap paling layak.
Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa pemilihan cawapres merupakan proses pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
“Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara,” ujar Titi, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurut Titi, hak suara dalam proses tersebut tidak hanya dimiliki anggota MPR dari unsur partai politik yang duduk di DPR, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
DPD memiliki 152 kursi yang mewakili 38 provinsi. Dengan demikian, seluruh unsur keanggotaan MPR perlu mendapatkan ruang untuk menentukan pilihan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan tata tertib.
Titi juga menilai pemilihan tidak semestinya hanya berorientasi pada penetapan salah satu dari dua nama yang diajukan. MPR perlu memiliki kesempatan menilai kapasitas, pengalaman, rekam jejak, serta gagasan masing-masing kandidat sebelum menentukan pilihan.
Karena itu, ia mendorong agar kedua calon diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota MPR. Penyampaian tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kesiapan kandidat menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
“Bagaimana tahu cara yang terbaik? Ada CV, ada rekam jejak, tapi juga harusnya dimungkinkan untuk penyampaian visi misi,” ucapnya.
Titi menjelaskan, usulan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai dua nama cawapres merupakan pintu masuk dalam proses pemilihan. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan MPR melalui mekanisme yang telah diatur.
Dengan demikian, penentuan wakil presiden tidak cukup hanya didasarkan pada nama yang diusulkan presiden. Menurut dia, proses pemilihan juga harus mempertimbangkan visi dan kapasitas kandidat secara jelas.
“Jadi itu yang juga harus semestinya dibahas dalam proses menuju pemilihan yang akan dilakukan di sidang paripurna MPR,” ungkapnya.
MPR Siapkan Pemilihan Wapres 9 Desember
MPR RI telah menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.
Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan menentukan satu dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.
Meski demikian, mekanisme teknis pemilihan masih dalam pembahasan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tengah mengkaji apakah penentuan dua kandidat tersebut dilakukan melalui pemungutan suara (voting) atau musyawarah untuk mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani dalam konferensi pers setelah rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, panitia ad hoc akan menyusun dan menjelaskan secara terperinci mekanisme teknis pelaksanaan pemilihan tersebut.
“Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” imbuhnya.

