BerandaPeristiwaOJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk...

OJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk Akses Premium

Published on

spot_img

Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming penghasilan tambahan kini menjadi salah satu modus penipuan keuangan digital yang menyasar anak muda. Pelaku biasanya membangun kepercayaan korban melalui tugas-tugas sederhana yang benar-benar dibayar sebelum akhirnya meminta transfer uang dengan dalih biaya keanggotaan premium.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan cara mudah. Menurut dia, maraknya penipuan menunjukkan bahwa edukasi keuangan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya membuat masyarakat waspada.

Friderica mengaku heran karena kasus penipuan masih terus terjadi meskipun masyarakat telah berulang kali mendapatkan edukasi mengenai berbagai modus kejahatan keuangan.

“Kalau penipuan itu masih terjadi, terus terjadi. Saya juga heran ya, kenapa masyarakat kita itu sudah sering kita edukasi, tapi tetap kalau ditawarin itu tetap maunya percaya,” ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, modus pekerjaan paruh waktu atau part-time job menjadi salah satu pola penipuan yang perlu diwaspadai, terutama oleh kalangan anak muda.

Dalam praktiknya, pelaku mengawali aksinya dengan menawarkan pekerjaan sederhana yang mudah dikerjakan. Korban kemudian menerima sejumlah uang sebagai imbalan sehingga merasa tawaran tersebut benar-benar memberikan penghasilan.

Setelah kepercayaan korban terbentuk, pelaku mulai menawarkan keanggotaan atau akses layanan premium dengan meminta korban mentransfer sejumlah uang. Pada tahap inilah korban biasanya kehilangan dana yang telah disetorkan.

“Jadi trennya ya kalau anak-anak muda, biasanya kena di tawaran kerja paruh waktu. Jadi pertamanya mereka disuruh melakukan sesuatu yang mudah, kemudian benar ada uang masuk sedikit,” kata Friderica.

“Tapi kemudian dibilang, kalau mau ikut club yang premium, transfer dulu sekian. Nah itu di situ biasanya uangnya hilang,” lanjutnya.

Penipuan Lintas Negara Kian Terorganisasi

Selain modus pekerjaan paruh waktu, Friderica menyoroti perkembangan kejahatan penipuan lintas negara atau *cross-border crime*. Menurut dia, praktik tersebut dijalankan secara terorganisasi sehingga membutuhkan penanganan bersama antarnegara dan lembaga penegak hukum.

Dia menilai, koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta otoritas dari negara lain menjadi bagian penting untuk menghadapi jaringan penipuan yang beroperasi lintas yurisdiksi.

“Tadi sebelah saya juga chairman yang dari Kamboja, menyatakan itu memang scam itu sangat terorganisir. Dan itu cross-border crime. Jadi memang ini harus kita cermati bersama-sama,” ujarnya.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, OJK juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah platform digital, termasuk Meta dan Google, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menindaklanjuti konten maupun iklan yang diduga digunakan sebagai sarana penipuan. OJK bersama berbagai pihak juga melakukan patroli siber setiap hari dan mengajukan penurunan konten yang terindikasi mengandung unsur penipuan.

Friderica mengingatkan masyarakat agar menggunakan logika dan kehati-hatian ketika menerima tawaran yang terdengar terlalu menggiurkan. Janji keuntungan yang tidak masuk akal harus menjadi tanda bahaya sebelum seseorang memutuskan menyerahkan uang atau data pribadi.

“Jadi kalau sesuatu yang terlalu indah, terlalu berlebihan, terlalu bagus, itu kita harus elak dengan logika aja. Karena kehidupan sehari ini banyak orang jahat yang mengintai kita,” tegasnya.

Kasus Aplikasi Tenun Tonic Dilaporkan ke Polisi

Peringatan OJK tersebut muncul di tengah penyelidikan dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Tenun Tonic oleh Polda Metro Jaya. Aplikasi tersebut diduga menjalankan praktik investasi ilegal dengan kedok pekerjaan paruh waktu.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian pada 16 November 2026, sebanyak 96 korban telah melaporkan dugaan penipuan tersebut dengan nilai kerugian sementara mencapai Rp1,9 miliar.

Sementara itu, potensi total kerugian yang beredar di masyarakat diperkirakan dapat mencapai Rp200 miliar. Namun, angka tersebut masih dalam pendalaman kepolisian.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan dengan imbalan mudah tidak selalu mencerminkan peluang usaha yang sah. Masyarakat perlu mencermati setiap persyaratan, terutama apabila pelaku meminta setoran uang, biaya keanggotaan, atau transfer dana untuk memperoleh akses pekerjaan dan penghasilan.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Marwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Lonjakan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mulai memperlihatkan persoalan serius di tengah masyarakat. Selain...

Gus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan Hakim

Pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar...

GADPI Adukan Praktik Intimidasi Pinjol ke Ombudsman, Minta Penguatan Mekanisme Pengaduan

Ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online (pinjol) tidak hanya...

More like this

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Marwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Lonjakan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mulai memperlihatkan persoalan serius di tengah masyarakat. Selain...

Gus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan Hakim

Pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar...