BerandaLegislatifGus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan...

Gus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan Hakim

Published on

spot_img

Pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Karena itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, meminta wacana tersebut dikaji secara menyeluruh dan menunggu pengesahan Undang-Undang (UU) Jabatan Hakim.

Menurut Gus Falah, UU Jabatan Hakim dapat menjadi instrumen hukum untuk memperjelas peran Polri dalam memberikan perlindungan dan menjamin keamanan hakim beserta keluarganya. Regulasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengamanan tidak melampaui batas kewenangan institusi.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap hakim merupakan kebutuhan penting dalam menjaga kelancaran dan integritas proses peradilan. Namun, kebijakan pengamanan harus dirancang dengan tetap menghormati prinsip independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

“UU Jabatan Hakim penting menguatkan peran Polri dalam menjaga keamanan karena UU ini mengatur keamanan hakim dan keluarganya,” ujar Gus Falah, Rabu (18/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, gagasan pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk keberatan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap rencana tersebut.

Menurut dia, keberatan tersebut merupakan masukan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan. Pengaturan keamanan di lingkungan peradilan harus mampu memberikan perlindungan tanpa menciptakan persoalan baru yang berpotensi memengaruhi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Gus Falah berpandangan, keterlibatan Polri dalam perlindungan hakim perlu diatur secara tegas melalui UU Jabatan Hakim. Kejelasan regulasi diperlukan untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengamanan hakim harus dibedakan secara tegas dari proses penegakan hukum maupun pengambilan keputusan di pengadilan. Aparat kepolisian dapat menjalankan tugas perlindungan, tetapi tidak boleh mencampuri independensi hakim dalam menangani perkara.

Kejelasan batas kewenangan tersebut sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Dengan kerangka hukum yang tepat, perlindungan terhadap hakim dan keluarganya dapat berjalan tanpa mengorbankan prinsip independensi lembaga peradilan.

“Dengan begitu, potensi abuse of power dapat terhindarkan. Di sisi lain, keselamatan dan keamanan hakim dan keluarga terjaga dengan tepat dan baik,” pungkasnya.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

OJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk Akses Premium

Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming penghasilan tambahan kini menjadi salah satu modus penipuan...

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Marwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Lonjakan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mulai memperlihatkan persoalan serius di tengah masyarakat. Selain...

GADPI Adukan Praktik Intimidasi Pinjol ke Ombudsman, Minta Penguatan Mekanisme Pengaduan

Ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online (pinjol) tidak hanya...

More like this

OJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk Akses Premium

Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming penghasilan tambahan kini menjadi salah satu modus penipuan...

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Marwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Lonjakan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mulai memperlihatkan persoalan serius di tengah masyarakat. Selain...