BerandaLegislatifMarwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Marwan Jafar Soroti Pinjol: Outstanding Rp106,48 Triliun, Gagal Bayar Tembus 5,36 Persen

Published on

spot_img

Lonjakan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mulai memperlihatkan persoalan serius di tengah masyarakat. Selain nilai pinjaman yang terus membesar, tingkat gagal bayar meningkat hingga melampaui ambang batas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini mendorong Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta regulator memperketat pengawasan industri pinjaman daring.

Berdasarkan data OJK per September 2026, outstanding pinjaman daring legal mencapai Rp106,48 triliun. Angka tersebut tumbuh 17,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pertumbuhan industri tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sehat. Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) atau rasio keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari tercatat sebesar 5,36 persen. Angka itu telah melampaui batas pengawasan OJK sebesar 5 persen.

Marwan menilai kenaikan TWP90 tersebut menjadi sinyal peringatan bagi regulator. Menurut dia, tingginya angka gagal bayar mengindikasikan semakin besarnya risiko masyarakat terjebak dalam beban utang yang sulit diselesaikan.

“TWP 90 ini indikator menunjukkan berapa banyak peminjam yang gagal bayar lebih dari 90 hari. Kalau sudah mencapai 5,36 persen, artinya lebih dari 1 dari 20 peminjam mengalami gagal bayar di atas 3 bulan. Ini sudah lampu merah. Selain itu, meski batas bunga pinjol legal untuk sektor konsumtif sudah diturunkan maksimal 0,1 persen per hari pada 2026, praktiknya di lapangan tetap terasa mencekik bagi masyarakat kecil,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Pinjol dan Judi Online Membentuk Lingkaran Utang

Selain risiko gagal bayar, Marwan menyoroti keterkaitan antara pinjaman daring dan praktik judi online (judol). Ia mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,8 juta orang dari total 9,79 juta pemain judi online tercatat memiliki utang pinjaman daring.

Fenomena tersebut terlihat di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Di Jawa Barat, sebanyak 2,63 juta warga terindikasi bermain judi online dengan nilai deposit mencapai Rp20,5 triliun dari 226 juta transaksi.

Sementara di Jawa Tengah, jumlah warga yang terindikasi terlibat judi online mencapai 1,49 juta orang dengan nilai deposit sebesar Rp4,55 triliun.

Marwan menilai keterhubungan kedua aktivitas tersebut menciptakan lingkaran utang yang semakin sulit diputus. Pinjaman yang awalnya digunakan untuk membiayai perjudian justru berkembang menjadi persoalan keuangan berkepanjangan ketika pemain mengalami kekalahan dan kembali mencari dana dari platform pinjaman lain.

“Maksudnya, orang meminjam uang melalui pinjol untuk modal judi online. Saat kalah, mereka lalu gali lubang tutup lubang dengan meminjam lagi di platform lain. Pola inilah yang membuat angka gagal bayar atau TWP 90 jebol,” tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.

Pengaduan Pinjol di Daerah Jadi Perhatian

Persoalan pinjaman daring juga tercermin dari tingginya pengaduan masyarakat. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan pinjol tertinggi, yakni 6.697 laporan sepanjang Januari hingga September 2026.

Adapun Jawa Tengah menempati posisi keempat nasional dengan nilai pinjaman daring legal mencapai Rp8,017 triliun. Di provinsi tersebut, terdapat lebih dari 21.249 laporan masyarakat mengenai entitas pinjaman ilegal sepanjang tahun sebelumnya.

Di tengah meningkatnya persoalan tersebut, jumlah perusahaan penyelenggara pinjaman daring legal yang mengantongi izin OJK tercatat sebanyak 94 perusahaan per September 2026.

Upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal juga terus dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK. Sejak 2017, sebanyak 14.966 entitas keuangan ilegal telah diblokir. Dari jumlah tersebut, 951 entitas ditindak dalam satu bulan pada Maret 2026.

Anak Muda Rentan Terjerat Pinjol Ilegal

Marwan turut menyoroti kelompok usia muda dan produktif yang dinilai rentan menjadi korban praktik pinjaman online ilegal. Data yang disampaikannya menunjukkan, sebanyak 73,7 persen korban berasal dari kelompok usia 16 hingga 35 tahun.

Persoalan tersebut, menurut dia, juga banyak dikeluhkan masyarakat di daerah pemilihannya, Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan pinjol tidak sekadar berkaitan dengan pertumbuhan industri jasa keuangan digital. Perlindungan konsumen, pengawasan praktik penagihan, serta pencegahan penyalahgunaan pinjaman untuk aktivitas ilegal juga menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius.

Karena itu, Marwan meminta OJK memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman daring, menindak praktik penagihan yang bermasalah, dan mempersempit ruang gerak penyedia pinjaman ilegal.

Ia juga mengingatkan agar penyaluran pembiayaan diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif, bukan justru mendorong konsumsi berlebihan maupun menjadi sumber pendanaan judi online.

“Di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah III, meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang, keluhan warga yang terjerat pinjol terus bermunculan. OJK harus memperketat pengawasan penagihan, mempersempit ruang gerak pinjol ilegal, dan memastikan penyaluran dana pinjaman daring benar-benar menyasar sektor produktif, bukan memicu konsumerisme apalagi judi online,” pungkas Marwan.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

OJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk Akses Premium

Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming penghasilan tambahan kini menjadi salah satu modus penipuan...

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Gus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan Hakim

Pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar...

GADPI Adukan Praktik Intimidasi Pinjol ke Ombudsman, Minta Penguatan Mekanisme Pengaduan

Ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online (pinjol) tidak hanya...

More like this

OJK Ungkap Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu, Korban Diminta Transfer Uang untuk Akses Premium

Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming penghasilan tambahan kini menjadi salah satu modus penipuan...

AFPI Bidik Investor Global, Risiko Kredit Macet Fintech Lending Jadi Tantangan

Besarnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani perbankan menjadi peluang bagi industri teknologi finansial...

Gus Falah Minta Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan Dikaji, Tunggu UU Jabatan Hakim

Pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar...