Ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online (pinjol) tidak hanya membebani debitur secara finansial, tetapi juga mengancam kondisi psikologis, kehidupan sosial, dan pekerjaan mereka. Persoalan tersebut mendorong Garda Advokasi Debitur dan Perlindungan Indonesia (GADPI) meminta Ombudsman RI memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian tindak lanjut.
Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Umum GADPI, Dery Aprilyanto, dalam audiensi dengan Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi GADPI untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, khususnya debitur pinjaman daring, terkait praktik penagihan dan penanganan laporan pengaduan.
Dery mengungkapkan, banyak masyarakat yang terjerat persoalan pinjol harus menghadapi praktik penagihan yang diduga disertai intimidasi, ancaman, hingga penyebarluasan data pribadi. Situasi tersebut membuat persoalan utang berkembang menjadi tekanan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban.
Selain menghadapi tekanan dari penagih, masyarakat juga kerap dihadapkan pada ketidakjelasan ketika berupaya mencari perlindungan melalui instansi berwenang. Tidak sedikit pelapor yang mengalami kebingungan mengenai proses penanganan, perkembangan laporan, hingga kepastian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan.
Atas kondisi tersebut, GADPI berharap Ombudsman RI dapat mendorong perbaikan tata kelola pengaduan pelayanan publik, termasuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan mekanisme yang lebih terukur dan akuntabel, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara serius dan bertanggung jawab.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengapresiasi langkah GADPI yang membawa langsung keluhan masyarakat kepada lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara optimal.
“Kami selalu berpikir bahwa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adalah persoalan yang tentunya harus dibantu dan diselesaikan dengan baik oleh Ombudsman. Negara ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan yang terbaik kepada seluruh warga negara,” ujar Abdul Ghoffar saat menerima audiensi.
Abdul Ghoffar juga menegaskan bahwa pemaksaan, ancaman, maupun intimidasi dalam proses penagihan yang dilakukan di luar mekanisme hukum tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, dugaan persoalan dalam pelayanan pengaduan di instansi penyelenggara pelayanan publik dapat menjadi perhatian Ombudsman untuk didalami sesuai dengan kewenangan pengawasannya.
Ombudsman RI selanjutnya mendorong GADPI dan masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengaduan agar menyampaikan laporan resmi dengan melampirkan bukti serta data pendukung yang memadai. Kelengkapan dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Ombudsman untuk melakukan penelaahan dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga.
Audiensi ini sekaligus menyoroti pentingnya kehadiran mekanisme perlindungan yang tidak berhenti pada penerimaan laporan. Bagi masyarakat yang menghadapi dugaan intimidasi dalam penagihan pinjol, kepastian proses, transparansi penanganan, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik tetap terlindungi.

