Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia hingga ke pihak yang memesan, mengendalikan, dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan. Ia menilai, penelusuran aliran data atau follow the data flow menjadi kunci untuk mengungkap motif serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik perkara tersebut.
Menurut Habib Aboe, penyidikan tidak boleh berhenti pada penangkapan para tersangka di lapangan. Kepolisian harus mengungkap siapa pengguna akhir (end user) informasi hasil penyadapan, siapa yang memberikan perintah, serta ke mana data tersebut disalurkan.
Pernyataan itu disampaikan Habib Aboe seusai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026).
“Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden ini tidak boleh kita pandang sebagai tindak pidana siber biasa. Kita harus mengungkap siapa sebenarnya pengguna atau user di balik tindakan ini. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan untuk kepentingan siapa informasi hasil penyadapan tersebut digunakan,” kata Habib Aboe.
Ia menilai, penelusuran aliran data diperlukan untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat. Sebab, perkara tersebut berpotensi memiliki dimensi hukum berbeda, mulai dari penyadapan ilegal hingga kemungkinan spionase dan dugaan makar, bergantung pada motif, aktor, serta penggunaan informasi yang diperoleh.
“Untuk menentukan apakah ini sekadar penyadapan ilegal, tindakan spionase, atau bahkan makar, kuncinya ada pada siapa pengguna di balik operasi tersebut dan ke mana hasil sadapannya mengalir. Karena itu, Polri harus melakukan follow the data flow secara serius dan menyeluruh,” ujarnya.
Habib Aboe menjelaskan, apabila penyadapan dilakukan oleh individu dengan motif pribadi atau ekonomi, penyidik dapat mendalami dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, jika penyidikan menemukan keterlibatan pihak asing atau agen negara lain, perkara tersebut dapat memiliki dimensi spionase yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Kalau ternyata pengguna atau pemesan data ini adalah pihak asing atau agen negara lain, maka persoalannya sudah jauh lebih serius. Ini bukan lagi sekadar kejahatan siber, tetapi dapat masuk dalam kategori spionase yang mengancam kedaulatan negara,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya kepentingan politik yang memanfaatkan hasil penyadapan untuk menyerang, melemahkan, atau menjatuhkan Presiden yang sah.
Menurut dia, apabila ditemukan bukti yang relevan, unsur-unsur pidana makar perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh didasarkan pada dugaan semata.
“Jika data hasil penyadapan ini ternyata digunakan oleh kekuatan atau kepentingan politik tertentu untuk menyerang, melemahkan, atau menjatuhkan Presiden yang sah, maka unsur-unsur pidana makar harus didalami. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi atau spekulasi,” ungkapnya.
Siapa Penerima Data Hasil Sadapan
Habib Aboe secara khusus meminta Kapolri menjelaskan tujuan penyadapan dan pihak-pihak yang menerima informasi hasil tindakan ilegal tersebut. Menurut dia, keterbukaan mengenai aliran data penting untuk memastikan apakah perkara itu hanya melibatkan para tersangka atau terdapat jaringan lain di belakangnya.
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” ujarnya.
Di sisi lain, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mengungkap perkara dan menangkap para tersangka. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penindakan terhadap pelaku lapangan belum cukup apabila aktor intelektual dan pihak yang memperoleh manfaat dari informasi tersebut belum terungkap.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Habib Aboe menilai penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menggunakan cara melawan hukum untuk mengintervensi, memata-matai, atau menguasai informasi strategis milik Presiden maupun negara.
Ia juga mengingatkan Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian agar berpegang pada nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.
Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut. Ia berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan alat bukti agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.