Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap pembahasan di tingkat pimpinan DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyampaikan dukungan agar mekanisme politik tersebut diproses, dengan agenda pembahasan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis besok (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP tersebut akan diteruskan melalui mekanisme kelembagaan DPR setelah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diproses.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam perkembangan terbaru pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR telah menerima dokumen resmi usulan HMP dari seluruh delapan fraksi partai politik. Jumlah 120 anggota tersebut melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. CNNindonesia +2
Saan menjelaskan, setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR akan memprosesnya melalui rapat pimpinan (Rapim), kemudian membawanya ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum diteruskan ke rapat paripurna.
“Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” ujarnya.
Delapan Fraksi Dukung Pengajuan HMP
Sebanyak 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya sebagai berikut:
* Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
* Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
* Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
* Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 anggota.
* Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota.
* Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota.
* Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa usulan HMP tidak hanya datang dari satu kelompok politik. Seluruh fraksi di DPR tercatat memiliki anggota yang ikut menandatangani pengajuan tersebut. CNNindonesia +1
Proses HMP Belum Berarti Gibran Dimakzulkan
Pengajuan HMP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat, termasuk terkait dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Proses tersebut masih harus melalui tahapan dan persetujuan sesuai ketentuan konstitusi.
Apabila DPR nantinya mengambil keputusan untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh wakil presiden, proses selanjutnya dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai mekanisme Pasal 7B UUD 1945. CNNindonesia +1
Paripurna 12 November Jadi Tahap Berikutnya
Dengan diterimanya dokumen dari 120 anggota DPR, perhatian kini tertuju pada rapat paripurna Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi tahapan penting untuk menindaklanjuti usulan HMP dalam mekanisme kelembagaan DPR.
Keputusan dan perkembangan dalam rapat tersebut akan menentukan arah pembahasan politik dan konstitusional atas polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.