Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga dalam ribuan halaman arsip yang merekam keputusan, perdebatan, dan gagasan para pendiri bangsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai dokumen-dokumen tersebut penting untuk memahami bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk sejak awal kemerdekaan.
Muzani menyampaikan hal itu saat membuka Pameran Arsip Sejarah Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Muzani, arsip tidak semestinya dipandang sebagai kumpulan dokumen lama yang tersimpan tanpa makna. Di dalamnya terdapat rekam jejak mengenai proses panjang Indonesia membangun institusi negara, demokrasi, dan sistem perwakilan setelah memproklamasikan kemerdekaan.
Ia mengatakan, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan awal dari pekerjaan besar untuk membangun sebuah negara. Sehari kemudian, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai landasan negara, sekaligus menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Namun, kata Muzani, kemerdekaan tidak berhenti pada deklarasi. Negara yang baru berdiri harus segera membangun perangkat dan institusi yang memungkinkan pemerintahan berjalan.
“Setelah merdeka, kita membutuhkan banyak hal. Kita membutuhkan tentara, angkatan bersenjata, kepolisian, mata uang, bank sentral, sistem pendidikan, sampai lembaga-lembaga demokrasi dan perwakilan,” ujar Muzani.
Dalam keterbatasan yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mulai membangun berbagai lembaga negara. Salah satu tonggak penting adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945.
Muzani menilai KNIP memiliki posisi penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menjadi bagian dari proses awal pembentukan sistem perwakilan yang kemudian berkembang hingga melahirkan lembaga-lembaga seperti MPR.
“Di dalam KNIP berbagai persoalan kebangsaan dan kebutuhan negara yang baru merdeka dibicarakan. Dari situlah perjalanan demokrasi dan sistem perwakilan kita terus berkembang,” katanya.
Perjalanan ketatanegaraan itu kemudian berkembang melalui Pemilu 1955, pembentukan lembaga-lembaga perwakilan, hingga hadirnya Konstituante. Arsip dari berbagai periode tersebut, menurut Muzani, memperlihatkan bahwa arah masa depan Indonesia dibangun melalui proses pemikiran, dialog, serta perdebatan di antara para tokoh bangsa.
“Yang kita lihat dalam pameran ini adalah bagian dari pemikiran dan perdebatan para pendiri bangsa tentang masa depan Indonesia di berbagai bidang,” ungkapnya.
Muzani mengapresiasi pihak-pihak yang selama bertahun-tahun mengumpulkan dan merawat dokumen sejarah tersebut. Menurut dia, upaya menghimpun arsip hingga dapat disajikan kepada publik merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan ketekunan dan kesungguhan.
Ia menyebut penyajian lebih dari 4.000 halaman dokumen dalam pameran tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan kembali berbagai fakta penting mengenai perjalanan Indonesia.
“Menyajikan data sampai lebih dari 4.000 halaman tentu bukan perkara mudah. Meski itu baru sebagian kecil dari perjalanan bangsa kita, tetapi ini menunjukkan semangat untuk menghargai para pendiri bangsa dan belajar dari cita-cita mereka,” tutur Muzani.
Bagi Muzani, nilai utama arsip terletak pada kemampuannya menjadi sumber pembelajaran bagi generasi sekarang. Dokumen sejarah memungkinkan masyarakat melihat kembali proses pembentukan Indonesia sebagai negara, termasuk gagasan dan tantangan yang dihadapi pada setiap periode.
“Arsip bukan sekadar lembaran-lembaran kertas lama. Di dalamnya terdapat perjalanan kita sebagai bangsa dan sebagai negara,” tegas Ketua MPR RI.
Ia menambahkan, Pameran Arsip Sejarah Konstitusi menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berkembang melalui perjalanan panjang. Setiap periode memiliki gagasan, tantangan, dan semangat pembangunan yang berbeda, yang kemudian menjadi bagian dari proses pembentukan kehidupan bernegara.
Karena itu, Muzani mengajak masyarakat, khususnya generasi sekarang, untuk tidak sekadar melihat arsip sebagai peninggalan masa lalu. Menurut dia, mempelajari arsip merupakan bagian dari upaya memahami sejarah sekaligus memperkuat kesadaran mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muzani juga menyampaikan penghargaan kepada para penggiat arsip, pemerhati sejarah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pameran.
“Pameran ini sangat berharga bagi perjalanan intelektualitas kita dan pemahaman kita terhadap konstitusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penggiat arsip, penggiat sejarah, dan para pihak yang terus mengingatkan kita akan perjalanan bangsa,” pungkasnya.