JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pemerintah mulai mematangkan arah pembangunan perumahan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Penyediaan hunian layak dinilai tidak lagi sekadar persoalan pembangunan rumah, melainkan juga berkaitan dengan pengendalian tata ruang, akses transportasi, hingga pemerataan ekonomi masyarakat perkotaan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meluncurkan buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Buku tersebut memuat gagasan strategis pembangunan sektor perumahan nasional untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Peluncuran buku dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo, Direktur Utama PT.BTN Nixon L.P. Napitupulu, serta Menteri Budaya (Menbud) Fadli Zon. Acara juga dirangkai dengan diskusi mengenai arah pembangunan perkotaan nasional yang menghadirkan Panangian Simanungkalit, Joko Suranto, dan Marco Kusumawijaya.
Dalam pemaparannya, Fahri mengatakan program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi besar transformasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, konsep swasembada papan yang diangkat dalam buku tersebut berangkat dari cita-cita lama bangsa untuk memastikan seluruh rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak.
“Bung Hatta pernah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan waktu setengah abad untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat. Tahun 2045 menjadi momentum simbolis untuk menuntaskan cita-cita besar tersebut,” ujar Fahri.
Ia menilai keberhasilan pembangunan social housing sangat bergantung pada kemampuan negara mengendalikan tanah dan tata ruang. Negara yang mampu mengelola lahan secara terencana dinilai lebih berhasil menyediakan rumah rakyat secara berkelanjutan.
Selain itu, Fahri juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD), yakni kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi dan transportasi massal.
Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan untuk menekan beban biaya transportasi masyarakat akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dari lokasi pekerjaan.
Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo telah memutuskan pemanfaatan tanah negara dan aset badan usaha milik negara untuk pembangunan rumah rakyat dengan harga lebih terjangkau.
Kebijakan itu diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan kawasan permukiman di berbagai daerah.
Peluncuran buku ditutup dengan penyerahan simbolis kepada sejumlah tokoh nasional, termasuk Budiman Sudjatmiko dan Luis Tineo. Buku tersebut diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hunian nasional menuju 2045. ***
