Opini Bambang Soesatyo: Di tengah blokade Selat Hormuz & krisis energi, komitmen investasi Rp575 T yang dibawa Presiden Prabowo menjadi harapan ekonomi RI.
Oleh: Bambang Soesatyo (Anggota DPR RI / Ketua MPR RI ke-15)
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Logistik global masih terhimpit ketidakpastian; biaya pelayaran membubung, rantai pasok belum pulih, dan asuransi maritim mencapai level premi risiko perang yang sangat tinggi. Di tengah periode suram ini, Indonesia sedang diuji oleh badai ekonomi yang bersumber dari ketegangan di kawasan Teluk.
Sejak Maret 2026, setidaknya 85 negara telah dipaksa menaikkan harga BBM. Pemicunya tunggal: ditutupnya jalur urat nadi minyak dunia, Selat Hormuz. Meski gencatan senjata dua minggu antara AS-Israel dan Iran telah diumumkan, ketidakpastian belum beranjak. Ancaman sabotase bawah laut menggunakan Unmanned Underwater Vehicles (UUV) di sekitar pelabuhan Fujairah telah merusak kabel serat optik dan jalur pipa—sebuah upaya sistematis pemutusan “saraf komunikasi” logistik dunia.
Dikutip dari asatunews.id, Indonesia memang memilih untuk belum menaikkan harga BBM. Namun, keberanian ini memiliki konsekuensi logis. Defisit APBN kuartal pertama 2026 yang menembus Rp240 triliun kian tertekan oleh beban subsidi minyak yang melonjak. Jika kinerja perekonomian melemah, efek dominonya jelas: daya beli merosot, pengangguran meningkat, dan banyak UMKM terancam gulung tikar.
Lonjakan harga minyak telah menyulut kenaikan biaya bahan baku turunan, seperti plastik yang harganya naik tajam hingga lebih dari 50 persen. Ketergantungan pada impor bahan baku nafta, ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, membuat situasi makin pelik. Di tengah lemahnya konsumsi rumah tangga, produsen terpaksa melakukan penyesuaian volume produksi, yang pada akhirnya mempersempit kemampuan penyerapan tenaga kerja.
Namun, di balik mendungnya cakrawala, selalu ada benih pengharapan. Harapan itu dibawa pulang oleh Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya. Sekembalinya dari Jepang dan Korea Selatan pada April 2026, Presiden berhasil mengamankan komitmen investasi sebesar Rp575 triliun ($35,4 miliar dolar AS).
-
Jepang: Berkomitmen Rp401 triliun untuk sektor energi, otomotif, dan perbankan (Toyota, Mitsubishi, Panasonic, SMBC, INPEX).
-
Korea Selatan: Berkomitmen Rp173 triliun melalui 10 MoU di bidang industri berat dan transisi energi (POSCO, Lotte, Hyundai, EcoPro).
Komitmen ini bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka menyasar sektor strategis: transisi energi hijau, EBT, hilirisasi industri, hingga teknologi masa depan seperti Artificial Intelligence (AI). Proyek-proyek ini pun tersebar merata secara nasional, mulai dari Blok Masela di Maluku, IKN di Kalimantan, hingga industri petrokimia raksasa di Cilegon dan pabrik otomotif di Jawa Barat.
Rangkaian pencapaian investasi ini—termasuk komitmen sebelumnya dari Inggris, Tiongkok, dan Timur Tengah—merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan. Progres dan realisasinya kini sangat bergantung pada kesigapan para pembantu Presiden dalam menindaklanjuti “benih” investasi tersebut.
Ketidakpastian global jangan diterima sebagai jalan buntu. Sebaliknya, kesulitan ini harus direspons dengan keberanian gagasan baru. Jika komitmen investasi asing ini dikelola dengan bijaksana, Indonesia tidak hanya akan selamat dari badai Selat Hormuz, tetapi juga siap menyongsong hari esok yang lebih cerah dan mandiri.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Perspektif Krusial
Artikel opini Bambang Soesatyo (Bamsoet) ini memberikan perspektif krusial (sangat penting dan mendasar) mengenai posisi Indonesia sebagai “penyeimbang” di tengah konflik geopolitik global 2026. Analisis kami mengidentifikasi tiga poin utama:
Keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan BBM di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif adalah langkah populis yang berisiko tinggi. Bamsoet secara jeli menyoroti bahwa tanpa realisasi investasi yang cepat, beban subsidi dapat menjadi bom waktu bagi defisit anggaran.
Fokus investasi dari Jepang dan Korea Selatan pada energi hijau (EBT) dan teknologi AI menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sedang mengarahkan Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada energi fosil yang sangat rentan terhadap gangguan jalur maritim seperti Selat Hormuz.
Dengan melibatkan perusahaan raksasa seperti POSCO dan Lotte dalam hilirisasi, Indonesia sedang membangun kemandirian bahan baku (seperti plastik dan baja) di dalam negeri untuk meminimalisir ketergantungan impor di masa depan.
Keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo adalah angin segar, namun kunci utamanya tetap pada eksekusi birokrasi. Tanpa kemudahan izin dan kepastian hukum di tingkat teknis, komitmen ratusan triliun tersebut hanyalah “benih” yang gagal tumbuh.
Single Follow-up Question: Bagaimana menurut Anda, apakah strategi pemerintah yang menahan harga BBM di tengah defisit APBN sudah tepat, atau sebaiknya pemerintah mulai mengalihkan anggaran tersebut sepenuhnya untuk mempercepat realisasi proyek transisi energi dari hasil investasi Jepang-Korsel tersebut? *****
